REGIONALISASI

datinlitbang's picture
Regional Asean

Keadaaan dunia dewasa ini ditandai dengan kemajuan dan perubahan yang amat cepat sehingga dalam membuat analisa perhitungan strategi mengandung ketidakpastian yang cukup besar. Era pasca perang dingin ternyata mencuatkan masalah-masalah keamanan nasional maupun regional di berbagai tempat di dunia melebihi pada saat perang dingin berlangsung. Masalah-masalah keamanan yang muncul itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adalah konflik kepentingan, klaim teritorial, pertentangan suku dan golongan, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut pada waktu perang dingin dahulu terendam maupun sengaja direndam oleh kekuatan adikuasa pada waktu itu agar tidak mengganggu pertimbangan geopolitik yang mereka pertahankan melalui berbagai cara. Kemunculan secara terbuka konflik regional maupun nasional saat itu dapat mengganggu pertimbangan geopolitik, dan hal ini amat mengganggu kekuasaan yang sudah dibangun. Sekarang ini hal seperti itu sudah tidak ada lagi, sehingga akibatnya pertentangan dan konflik pada tataran nasional maupun regional saling bermunculan, tanpa pola, dan oleh karenanya sulit diramalkan.

Pada kenyataannya, bahkan Amerika Serikat pun sekarang ini tidak lagi mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk mengatur dan mendominasi dunia seperti dahulu dan dengan hilangnya Uni Soviet dari peta geopolitik dunia maka sesungguhnya dunia dewasa ini berada dalam keadaan bebas dalam arti tanpa ada ”pemimpin”. Suasana kebebasan dari cengkraman kedua adikuasa, telah melahirkan berbagai fenomena baru yang mendorong terjadinya perubahan.

Regional 

Bersamaan dengan munculnya globalisasi sebagai fenomena yang melanda dunia, maka semangat regionalisasi ekonomi juga tumbuh dengan mengesankan. Sebagai contoh, dibelahan Amerika Utara muncul North America Free Trade (NAFTA), di Eropa muncul dengan European Union, di Asia Tenggara muncul ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan terakhir adalah Asia Pasific Ekonomic Cooperation (APEC).

Sementara itu, diantara negara-negara ASEAN tumbuh pesat kerjasama ekonomi regional seperti segitiga pertumbuhan antara Singapura, Johor dan Riau (Sijori), kawasan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand (IMTGT) yang meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat (Indonesia) dengan bagian Penang (Malaysia) dan Potani (Thailand). Di kawasan timur Indonesia kerja sama ekonomi regional terjadi antara Brunei, Indonesia, Malaysia dan Philipina. Tujuan utama pertumbuhan regional tersebut adalah untuk memperkuat jaringan ekonomi bisnis, politik dan kepentingan regional.

ASEAN dalam berbagai hal telah berhasil memanfaatkan peluang pasar internasional, sehingga memungkinkan semakin mantapnya jalinan perekonomian ASEAN dengan perekonomian dunia. Produk-produk manufaktur ASEAN makin mendominasi pasar dunia. Sementara itu upaya-upaya untuk meningkatkan hubungan dagang dan ekonomi intra ASEAN melalui Preferential Trading Arrangement, ASEAN Industrial Joint Venture dalam rangka ”market sharing” . Dengan posisinya yang sangat strategis, keberadaan pengembangan kerjasama ekonomi regional tersebut selain akan memperkuat ASEAN juga akan tampil sebagai wilayah pertumbuhan yang terkemuka dimasa datang.

Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kepentingan berbagai negara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan baik berbagai jalur komunikasi maupun lalu-lintas memungkinkan wilayah tersebut menjadi basis ekonomi yang penting dimasa datang.

Kerjasama ASEAN akan terus dikembangkan tidak saja terbatas pada kerjasama antar pemerintah, tetapi juga meliputi unsur swasta/pengusaha ASEAN yang juga makin tumbuh karena didorong oleh semakin kuatnya persaingan dalam memanfaatkan peluang-peluang pasar internasional.

Dalam arus persaingan global maupun regional dengan latar belakang kepentingan ekonomi yang makin menonjol tersebut telah mendorong negara-negara RRC, Jepang, Singapura, Amerika Serikat maupun Masyarakat Ekonomi Eropa mencoba menerapkan berbagai ”bargaining factor” untuk memperoleh konsensi-konsensi ekonomi yang menguntungkan pihaknya masing-masing terhadap negara-negara berkembang, terutama terhadap Indonesia yang kelihatan mulai beranjak maju yang ditandai dengan semakin meningkatnya volume berbagai produk non Migas yang mampu bersaing di pasar internasional.

Ada dua pengertian regionalisme ini yaitu artian yang positif dan artian negatif. Dalam hubungannya dengan ketahanan nasional, akan dipusatkan kepada artian yang negatif, yaitu regionalisme sebagai istilah lain dari separatisme. Regionalisme sebagai separatisme merupakan negasi dan antitesis terhadap nation-state serta pemerintah sendiri. 

Ancaman regionalisme yang negatif ini terhadap suatu negara nasional memang tidak dapat dipandang ringan, baik pada suatu negara nasional baru maupun pada negara nasional yang sudah berusia tua. Pada negara nasional baru, regionalisme dapat merupakan sindrom politik yang timbul oleh karena masih lemahnya instusi nasional, berhadapan dengan demikian tingginya harapan terhadap negara nasional itu. Pada negara nasional yang berusia tua, regianalisme yang muncul mungkin mempunyai akar yang lebih dalam, seperti tidak tertampungnya nilai-nilai kultur politik yang dominan di negara nasional tersebut.

Sejarah nasional kita mempunyai pengalaman yang sangat kaya mengenai reginalisme ini. Dalam dua dasawarsa pertama kemerdekaan kita, praktis seluruh daerah di Indonesia terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintah pusat, yang tidak dapat sangkal memang menghadapi demikian banyak kendala dalam menjalankan tugas pokoknya. Sistem demokrasi parlementer yang sangat lemah dalam pengambilan serta pelaksanaan keputusan politik, kondisi ekonomi pasca perang morat-marit, sisa-sisa kolonialisme Belanda, ketidaksabaran para mantan pejuang kemerdekaan, secara kumulatif merupakan alas baik untuk tumbuh serta berkembangnya regionalisme ini. Dapat dipahami, bahwa dalam menghadapi ancaman langsung terhadap eksistensinya itu, cepat atau lambat pemerintah pusat akan melancarkan aksi militer baik dalam skala terbatas maupun dalam skala penuh. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang akan berdiam diri terhadap regionalisme itu.

Kenyataan menunjukkan bahwa betapun lemahnya pemerintah pusat atau betapun kuatnya aksi regionisme pada taraf awal, umumnya pemerintah pusat akhirnya akan berhasil menegakkan kekuasaannya terhadap daerah yang ingin memisahkan diri itu. Sebabnya adalah sederhana. Pertama, oleh karena pemerintah pusat maupun mengerahkan seluruh sumber daya nasional yang jelas lebih banyak dan praktis ”tanpa batas” jika dibandingkan dengan sumber daya regional yang terbatas. Kedua, oleh karena pemerintah mempunyai legalitas dan memiliki legitimasi dalam menumpas pemberontakan dalam negeri, yang tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan luar manapun juga.

Walaupun aksi militer dapat menyelesaikan secara tekhnis manifestasi berjangka pendek dari regionalisme, namun tidak dapat menyelesaikannya secara mendasar. Penyelesaiannya secara mendasar memerlukan rangkaian kebijaksanaan politik, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga rakyat yang menjadi tumpuan regionalisme tersebut merasa nyaman hidup dalam negara nasioanal. Walaupun catatan sejarah pemberontakan daerah serta operasi penumpasannya oleh pemerintah pusat relatif lengkap dimiliki, namun analisis terhadapnya masih terlalu banyak berada pada tataran taktis operasional dan aspek politik berjangka pendek. Peranan faktor ekonomi dan sosial budaya agak jarang memperoleh kajian kita. Dengan demikian rasanya masih belum banyak telaah komprehensif dan mendasar terhadap berbagai pemberontakan itu, yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan kinerja negara nasional.

Beberapa masalah mendasar yang memerlukan jawaban adalah setelah berdirinya negara nasional, yang secara ideologi bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh rakyat, faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya regionalisme sebagai bentuk protes final terhadap pemerintah pusat dari negara nasional itu?. Bisakah regionalisme itu dicegah?. Dapatkah regionalisme yang sudah bersifat manifes ditiadakan sama sekali?

Tulisan ini tidak berpretensi untuk menjawab pertayaan-pertayaan tersebut, dan ini tidak lebih sebagai gugahan untuk dipikirkan bersama. 

Akar masalah Regionalisme

Rasanya tidak keliru jika dinyatakan bahwa baik pada negara nasional baru maupun negara nasional yang sudah lama, regionalisme itu sesungguhnya adalah manifestasi dari integrasi nasional yang terhenti, terganggu, belum selesai atau justru mangalami retrograsi. Sesungguhnya ada unsur nasionalisme di dalam regionalisme, yaitu kehendak untuk membangun masa depan bersama dari penduduk yang mendiami wilayah tertentu, yang secara ekonomi, politik dan kultural merasa merupakan suatu komunitas yang mempunyai rasa solidaritas yang erat. Masalahnya adalah bibit nasionalisme itu belum atau tidak lagi diletakkan dalam konteks nation-state yang lebih luas, walaupun wilayah tersebut secara yuridis konstitusional merupakan wilayah dari nation-state tersebut. Dengan demikian, dalam jangka pendek regionalisme akan mewujudkan konflik penguasaan teritorial, dalam jangka panjang merupakan konflik ideologi, ekonomi, politik, dan kultur. 

Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional. 

Konsep ketahanan nasional timbul dalam kurun pasca kemerdekaan, sebagai suatu paradigma dari suatu negara nasional yang mampu mempertahankan eksistensinya terhadap segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Konsep ini timbul dari renungan terhadap sejarah nasional Republik Indonesia, yang ternyata tidak bebas dari berbagai masalah suatu negara nasional baru. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa nasionalisme yang menjadi raison d’etre pembentukan negara masih tetap kuat. Namun tidak dapat diabaikan pengaruh dari rasa kecewa rakyat terhadap kinerja negara, yang memang tidak dapat ditingkatkan secara drastis. Rasa kecewa yang ringan diekspresikan dalam bentuk yang lunak dan disalurkan melalui proses politik yang biasa. Namun rasa kecewa yang berat serta berkepanjangan akan diekspresikan dalam bentuk keras dan melalui gejolak-gejolak politik dan keamanan, yang dapat membahayakan eksistensi negara nasional itu sendiri. Jika rasa kecewa yang bersifat endemis tersebut dikristalisasikan serta dimanipulasikan oleh tokoh-tokoh pimpinan daerahnya, hasilnya adalah seperatisme, yang tidak mungkin akan ditoleransi oleh pemerintah pusat manapun juga.

Bersamaan dengan tindakan prevensif dan represif berjangka panjang yang sudah ada, rasa perlu dicari solusi yang bersifat mendasar, dengan menelaah akar psikologis, baik dari separatisme yang sangat berbahaya bagi negara nasional itu maupun dari nasionalisme itu sendiri. Mungkin solusinya itu terletak pada pengakuan terhadap naluri manusiawi untuk memperoleh taraf hidup yang lebih bermartabat. Ditinjau dari naluri manusiawi ini dapat dikatakan bahwa eksistensi negara nasional maupun nasionalisme akan lebih mantap jika naluri kemanusiaan dari warganya mendapat perhatian secara penuh dan tertuang dalam kinerja pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan psikologis ini, maka raison d’etre regionalisme ini sudah dapat diselesaikan sejak dari tarafnya yang paling awal dan diberi tempat dalam keseluruhan kiprah negara nasional.

Hasrat untuk lebih bermartabat itulah sesungguhnya yang merupakan hakikat kekuatan pergerakan kemerdekaan nasional menentang berbagai bentuk pemerintah represif yang ada sebelumnya dan yang tercantum dalam pernyataan-peryataan kemerdekaan. Semangat itulah juga yang kemudian menjadi tolak ukur dari kinerja negara-negara kebangsaan itu sendiri.

Jika akar psikologis dapat disetujui, maka akan diperoleh kenyataan dalam mencarikan solusi terhadap masalah regionalisme yang sudah ada maupun dalam memahami bentuk-bentuk baru dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat.

Dalam taraf awal, negara nasional dibentuk disekitar konsep kedaulatan negara yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibagi. Namun secara bertahap, telah berkembang bentuk-bentuk tatanan kenegaraan baru, yang hanya dapat terwujud jika kemutlakan pengertian kedaulatan tersebut dilonggarkan. Mungkin itu penyebab dalam tahun-tahun terakhir ini kita menyaksikan timbulnya berbagai wujud kerjasama antar negara yang bertangga, seperti ASEAN atau The European Community. Format politik baru ini bukan secara bertahap dapat menerima ”pengurangan” peranan negara nasional, tetapi juga bersedia menempatkan negara-negara nasional sebagai bagian dari jaringan kerjasam antara negara, yang memungkinkan terlayaninya dengan lebih baik berbagai kepentingan bersama antar bangsa-bangsa yang berjiran, terutama pada bidang sosial ekonomi.

Akhir-akhir ini sering kita dengar pandangan futurolog ekonomi, yang membayangkan akan lenyapnya negara nasional. Secara lugas Kehnichi Ohmac menulis tentang The end of the nation-state. Jika direnungkan baik-baik, mereka bukan yang pertama berpendapat demikian. Lebih dari seabad yang lalu, Karl Marx sudah berbicara tentang the whitheringa way of state.

Kenyataan menunjukan bahwa yang lenyap bukan negara nasional, tetapai justru negara-negara marxis-leninis yang secara ideologis tidak mengakui nasionalisme. Sulit dibayangkan dunia masa depan tanpa adanya negara nasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ASEAN, misalnya terlalu besar dan terlalu jauh dari kehidupan rakyat sehari-hari untuk bisa efektif melaksanakan misi yang sekarang diemban negara nasional. Sebaliknya, entitas politik subnasional terlalu kecil dan terlalu sempit untuk menampung dinamika masyarakat modern yang secara sosiologis adalah majemuk. Setidak-tidaknya sampai sekarang ini belum ada alternatif yang lebih baik dari alternatif yang ditawarkan oleh format negara nasional.

Suatu rujukan baru dalam Deklarasi Wina tahun 1993 layak untuk mendapatkan perhatian kita. Dalam Deklarasi yang dikeluarkan dalam rangka membahas penghormatan terhadap hak asasi manusia tersebut secara ekplisit dinyatakan bahwa hak menentukan nasib sendiri yang selama ini merupakan dasar legitimasi dan regionalisme tidak boleh sampai menyebabkan dibahayakannya politik unity dan territorial integraty dari negara-negara nasional. Dengan lain perkataan, bahkan dalam penegakan hak asasi manusia pun, peran negara nasional ini masih tetap bersifat instrumental dimasa depan.

Masalah regionalisme ini dapat dipandang sebagai suatu ”penyakit kanak-kanak” –Kinderkrankheit- dari negara nasional, yang ditimbulkan oleh belum selesainya, terhentinya atau terjadinya retrogresi dalam integrasi nasional. Dengan tetap konsisten mewujudkan misi negara untuk hidup secara lebih bermartabat, masalah regionalisme ini akan dapat diselesaikan pada waktunya.

Format negara nasional yang bertumpu pada paham nasionalisme masih tetap relevan dalam masa datang, bukan saja oleh karena negara nasional yang sudah mencapai taraf kematangan mampu mewujudkan misinya, tetapi juga oleh karena sampai sekarang tidak ditemukan alternatif yang lebih baik dari negara nasional.

Dengan konsensus nasional kita untuk tetap berpegang teguh pada Pancasila dan UUD’ 45, nasionalisme dan negara nasional mempunyai legitimasi konstitusional yang kokoh. Yang masih harus dikerjakan adalah menjabarkan dan menindak lanjutinya secara manusiawi, sehingga seluruh rakyat merasa nyaman hidup dibawah Lindungan-Nya.

Ambisi Negara-Negara Besar 

Fenomena terakhir adalah ambisi negara-negara besar untuk mempertahankan pengaruhnya di negara-negara berkembang dengan tujuan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling ekstrim tujuan itu berupa dominasi ekonomi yang bisa membawa dampak langsung merosotnya bargaining power politik dari negara berkembang yang bersangkutan. Jika dilihat keadaan di Asia Tenggara, maka dapat dirasakan bagaimana ambisi tersebut saling simpang siur yang terkadang bertabrakan. Sesungguhnya ambisi pengaruh lebih memungkinkan atau katakanlah menjadi seakan-akan formal dengan adanya perdagangan bebas dan munculnya globalisasi. Akibat yang paling buruk adalah apabila ambisi tersebut disertai pula dengan demonstrasi kekuatan militer. Karena itu konsepsi ketahanan nasional dan ketahanan regional akan semakin menjadi relevan.

Orientasi Kebijaksanaan Nasional di Kawasan Pasifik. 

Hilangnya Uni Soviet dari peta geopolitik dunia seakan-akan menjadi pertanda adanya reorientasi masyarakat dunia kepada kepentingan ekonomi, yang selama ini dianggap tidak menempati prioritas utama. Seluruh sumber daya dan kemampuan diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, baik nasional, regional, global. Tidak ada kebijaksanaan maupun strategi yang tidak diwarnai oleh kepentingan ekonomi. Ekonomi kadang-kadang dikatakan seakan-akan menjadi komando, dan oleh karena itu permainan geopolitik telah berubah menjadi geoekonomi. Dikaitkan dengan kenyataan adanya proses globalisasi, maka semakin sulit pula mengariskan kebijaksanaan nasional tanpa mempertimbangkan kaitan atau konsekuensi, atau bahkan persyaratan internasional yang ada. Dengan perkataan lain, tiap kebijaksanaan dan strategi nasional semakin syarat dengan pertimbangan internasional . Situasi yang demikian semakin diperkuat lagi dengan adanya kenyataan bahwa setiap pasar domistik sekarang ini telah teruntai menjadi satu kesatuan pasar global, sehingga baik kepentingan maupun kendala saling kait mengkait.

Dalam keadaan seperti itu, pencapaian sasaran tingkat pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya dijamin oleh stabilitas nasional saja, akan tetapi harus diperkuat atau ditopang oleh stabilitas lingkungannya mulai dari lingkuangan subregional, regional maupun global. Hal ini kiranya cukup dapat diterima akal karena adanya kait-mengkait seperti yang telah diuraikan diatas. Bagi Indonesia lingkungannya regional yang amat penting artinya adalah lingkungan regional pasifik, karena kawasan itu dimasa depan akan menjadi ladang perekonomian yang amat penting bagi bangsa kita. Karena itu, terciptanya keamanan dan perdamaian kawasan Pasifik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kepentingan kita dalam menjamin stabilitas nasional serta kelancaran pembangunan nasional. 

Jika kita simak kegiatan ekonomi dan perdagangan lintas Pasifik, maka sekarang ini volume kegiatan disana sudah lebih dari separuh nilai perdagangan dunia dan cenderung akan terus meningkat, karenanya patut diduga bahwa kawasan pasifik akan menjadi pusat grafitasi masa mendatang. Dengan demikian pembentukan ARF atas prakarsa ASEAN sungguh merupakan satu langkah yang sangat strategis, dan oleh karenanya forum itu akan terus dikembangkan untuk dapat menampung kepentingan bersama dalam mewujudkan stabilitas kawasan dengan harapan pada ujungnya akan membuahkan kemakmuran bersama.

Kawasan Regional Asia Tenggara

Sesungguhpun bagi Indonesia kawasan Pasifik identik dengan kepentingan strategis kita dimasa mendatang, namun hal itu harus diawali dari sub kawasan Asia Tenggara. Stabilitas sub kawasan Asia Tenggara adalah sangat vital bagi stabilitas nasional kita, karena dari segi kedekatan geografis berbagai dampak negatif dapat dengan cepat merembet kedalam negara kita. Karena itu secara strategis ditempatkan pemeliharaan stabilitas Asia Tenggara ini pada prioritas tinggi yang hanya dapat dikalahkan oleh pemeliharaan stabilitas dalam negeri. Selain itu, kawasan Asia Tenggara yang stabil merupakan wahana untuk menjangkau kawasan yang lebih luas lagi.

Apabila kita lihat berbagai sub kawasan dunia lainnya, maka nampak bahwa prestasi pemeliharaan stabilitas di Asia Tenggara, khususnya dalam ASEAN, sungguh luar biasa. Secara bersama-sama perdamain dan stabilitas kawasan ini telah memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade tanpa ada hentinya. Hal ini menyebabkan terjadinya landasan bagi pembentukan kredibilitas citra ASEAN di dunia internasional. Mengingat terpeliharanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang saling komplementer, maka tidak mengherankan apabila regionalisasi bidang ekonomi diikuti pula dengan regionalisasi bidang keamanan.

Regionalisasi bidang keamanan pada hakekatnya merupakan satu jenis kemitraan dimana setiap partner didalamnya memiliki peran pada tanggungjawab yang sama terhadap pemeliharaan stabilitas kawasan. Selain hal ini merupakan manifestasi dari kepentingan bersama, ia juga mengambarkan bahwa pada dewasa ini tidak ada satu negara pun yang mampu melaksanakan segala aspek kehidupan bangsanya tanpa bantuan pihak lain. Bahkan Amerika Serikat pun tidak lagi memiliki anggaran pertahanan yang cukup untuk mendukung segala jenis kegiatan hankamnya secara sendirian. Tidak hanya kepentingan keamanan yang harus mengalah kepada kepentingan kemakmuran, akan tetapi sesungguhnya kepentingan keamanan telah menjadi bagian dari kepentingan kemakmuran. Itulah sebabnya mengapa geopolitik mentransformasikan diri menjadi geoekonomi sebagaimana telah diuraikan di muka. Dengan demikian kerangka berpikir regional ataupun regionalisme menjadi satu kebutuhan, untuk menunjang kepentingan nasional terutama kepentingan pembangunan.

Sistem Penangkalan.

Menyadari akan semakin ”halusnya” tantangan yang dihadapi dalam bentuk empat kekuatan perubahan, yaitu demokratisasi, globalisasi, radikalisme, serta ambisi negara-negara besar, yang telah membuat garis pertahanan menjadi berciri maya, maka bentuk sistem penangkalan yang harus kita gelar juga berciri sama, yaitu berupa ketahanan nasional dan ketahanan regional. Ketahanan nasional terus dibina agar semakin mantap dengan tujuan akan melahirkan stabilitas dalam negeri; sedangkan ketahanan regional dihajatkan sebagai sarana menciptakan stabilitas regional. Seperti halnya dengan masalah stabilitas, maka ketahanan nasional tiap-tiap negara anggota kawasan atau sub kawasan merupakan komponen utama sesama negara kawasan agar dapat saling membantu meningkatkan ketahanan masing-masing negara.

Dengan demikian, sesungguhnya di dalam dunia yang seakan-akan tanpa batas ini, nasionalisme, regionalisme dan ketahanan nasional telah teruntai menajadi satu rangkaian, yang secara subjektif diabadikan kepada kepentingan nasional, khusus kepentingan pembangunan. 

Nasionalisme

Nasionalisme merupakan salah satu unsur dalam pembinaan kebangsaan atau nation-building. Dalam proses pembinaan kebangsaan semua anggota masyarakat bangsa dibentuk agar berwawasan kebangsaan serta berpola tatalaku secara khas yang mencerminkan budaya maupun ideologi. Proses pembinaan kebangsaan memang unik bagi tiap bangsa. Bagi masyarakat bangsa yang plural akan tetapi homogen, seperti Amerika Serikat, konsep melting-pot dapat diterapkan. Namun bagi masyarakat Indonesia yang plural dan homogen akan lebih mengedepankan wawasan kebangsaan yang unsur-unsurnya adalah rasa kebangsaan, faham kebangsaan dan semangat kebangsaan atau nasionalisme. 

Rasa kebangsaan merupakan perekat paling dasar dari setiap anggota masyarakat bangsa yang karena sejarah dan budayanya memiliki dorongan untuk menjadi satu dan bersatu tanpa pamrih di dalam satu wadah negara bangsa (nation-state). Ungkapan rasa kebangsaan yang amat tinggi telah dilambangkan dalam bentuk sumpah pemuda 1928, yang dalam pengikrarannya kala itu benar-benar tidak ada pamprih terkecuali satu dorongan kuat untuk bersatu dan menjadi satu serta merdeka. Rasa kebangsaan yang tebal semacam itu dibina secara konsisten dan berlanjut, agar tidak mengalami dekadensi. Apabila dikaitkan dengan jenis maupun intensitas tantangan masa kini, maka sewajarnyalah kalau pembinaannya perlu ditingkatkan. Berbagai pengaruh luar secara potensial dapat mencairkan keinginan menjadi satu untuk bersatu, ataupun dapat pula secara potensial menimbulkan keinginan untuk bersatu tetap kuat namun disertai dengan pamprih tertentu.

Apabila rasa kebangsaan lebih bernuasa emosional, maka faham kebangsaan lebih bernuasa intelektual. Dalam implementasinya paham kebangsaan Indonesia disublimasikan dalam bentuk Wawasan Nusantara yang mengamanatkan kesatuan di berbagai bidang. Faham kebangsaan tidak boleh dikekang secara konservatif, akan tetapi diberikan aktualisasi sesuai perkembangan zaman. Misalnya prinsip kesatuan ekonomi tidak berarti satu larangan untuk dikembangkannya segi tiga-segi tiga pertumbuhan, karena ini merupakan satu kebutuhan dan sekaligus dikaitkan dengan perlu adanya regionalisasi ekonomi. Namun demikian berbagai kebutuhan regionalisme maupun internasionalisme tetap dipadukan dalam satu kesatuan kepentingan nasional. Dengan demikian, prinsip kesatuan kepentingan nasional, termasuk di dalamnya kepentingan pembangunan.

Penutup

Pada akhirnya kepentingan nasional dikejar dan diwujudkan dengan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Semangat kebangsaan pun perlu diaktualkan mengingat adanya berbagai imperatif regional maupun global. Itulah sebabnya nasionalisme tidak boleh lepas kendali dan berubah menjadi chauvimisme, akan tetapi justru memancarkan wataknya yang akomodatif. Semangat kebangsaan harus dibina agar tidak hanya mampu menumbuhkan ketahanan nasional saja, akan tetapi juga pendorong terbentuknya ketahanan regional.

Pada era sekarang maupun dalam milenium mendatang nasionalisme, regionalisme dan ketahanan nasional tidak lagi berdiri terpisah, melainkan telah menjadi satu untaian yang kita perlukan untuk melanjutkan perjuangan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan.

Oleh : Ir. Marjono M.Si, Puslitbang Strahan Balitbang Dephan

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.