Permasalahan Rumah Dinas (Rumah Negara) Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI

datinlitbang's picture
Rumah Dinas

Setiap instansi Pemerintah, BUMN dan swasta ada yang membantu kesejahteraan pegawainya dengan menyediakan rumah dinas yang saat ini penyebutannya menjadi rumah negara, begitu juga di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka kelancaran tugas kedinasan bagi anggotanya negara memfasilitasinya dengan membangun perumahan dinas.

Akan tetapi permasalahan perumahan dinas di instansi lain tidak begitu banyak menimbulkan permasalahan, lain halnya dengan rumah dinas / rumah negara yang berada di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang permasalahannya sangat mencolok dan sempat bomming pemberitaannya di media cetak dan media elektronik, sehingga banyak menimbulkan pro dan kontra atas pemberitaan permasalahan rumah negara yang dihuni oleh para purnawirawan dan wredatama TNI dan PNS.

Permasalahan ini timbul karena masih banyak anggota TNI dan PNS aktif yang belum mendapatkan atau menghuni rumah negara, sementara bagi anggota TNI yang telah pensiun tidak menyerahkan rumah yang dihuninya kepada satker atau ke institusi karena mereka beranggapan bahwa rumah negara tersebut bisa dimiliki secara diangsur.

Sementara disisi lain pemerintah khususnya instansi Kemhan dan TNI bagi penghuni rumah negara setelah pensiun rumah tersebut harus dikembalikan karena diperuntukkan bagi personel yang masih aktif untuk menghuni sebagai pengganti anggota yang telah pensiun. Karena pemerintah sampai saat ini belum mampu untuk membangun kembali rumah negara bagi personel yang aktif mengingat dana yang sangat terbatas dan sulitnya lahan.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka sering terjadi konflik antara para purnawirawan yang menghuni rumah negara dengan satkernya masing-masing, karena mereka merasa benar dengan berdasarkan peraturan yang ada dan berhak untuk memiliki rumah negara, sehingga dengan anggapan tersebut satker merasa itu adalah milik negara dan tidak dapat dimiliki oleh penghuni purnawirawan dan untuk mengambil kembali rumah negara tersebut satker melakukan pengusiran yang katanya tidak manusiawi dan ada pendapat juga bahwa Satker melakukan tindakan yang sewenang-wenang di luar batas kemanusiaan

 

Kondisi saat ini penempatan rumah negara diatur oleh satker masing-masing namun tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga menimbulkan permasalahan yang berupa konflik kepentingan antara penghuni lama (Purnawirawan/Wredatama) dengan Kemhan dan TNI selaku pengelola. Sebenarnya semua rumah dinas yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI semuanya sudah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu dengan peraturan pemerintah maupun dengan Keputusan Menteri atau dengan Surat Keputusan Panglima serta Surat Keputusan Kepala Staf masing-masing Angkatan, namun hal ini tetap tidak menemukan solusi yang terbaik akan tetapi malah memperuncing konflik antara satker dengan para purnawirawan penghuni rumah negara sampai-sampai pemerintah turun tangan untuk mengatasi permasalahan rumah negara di lingkungan Kemhan dan TNI.

B. KEBUTUHAN RUMAH BAGI ANGGOTA TNI DAN PNS

Dalam konteks perumahan, sepanjang hidup manusia selalu membutuhkan perumahan/tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk dapat terus bertahan hidup. Apabila rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok tersebut tidak dapat tersedia maka manusia akan sulit untuk hidup layak. Manusia sangat membutuhkan perumahan disamping sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung, rumah juga diperlukan sebagai rasa aman bagi penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Rumah dapat dijadikan salah satu indikator kesejahteraan bagi pemiliknya. Semakin layak fasilitas perumahan yang dimiliki seseorang, dapat diasumsikan bahwa keluarga tersebut sejahtera/terpuaskan kebutuhannya.

Demikian halnya dengan TNI dan PNS sebagai pengawak organisasi Kemhan dan TNI, penyediaan rumah merupakan salah satu bentuk kesejahteraan bagi TNI dan PNS tersebut. Tersedianya perumahan sebagai tempat tinggal yang layak sangat penting dan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai (TNI dan PNS). Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi maka pegawai tersebut akan menghasilkan kinerja yang tinggi/optimal sehingga dapat mendukung keberhasilan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Menurut data yang dikutip dari Harian Kompas pada tanggal 27 Januari 2010 kebutuhan rumah negara dilingkungan Kemhan dan TNI adalah :

Unit

Rumah Negara Saat ini

Rumah Negara Ideal

Keterangan (Persen)

Jumlah (Unit)

Penghuni Aktif

Purnawirawan

Jumlah

Persen

Jumlah

Persen

Kemhan

342

219

64,03

123

35,97

4.988

4.646 (93,14)

Mabes TNI

2.096

831

39,60

1.265

60,40

11,875

9.779 (82,35)

TNI-AD

160.150

128.355

80,20

31.696

19,80

259.952

99.902 (38,43)

TNI-AL

18.872

13.579

71,95

5.293

28,05

56.960

38.088 (66,87)

TNI-AU

16.809

15.677

93,27

1.132

6,73

24.098

7.289 (30,28)

 

198.170

158.661

80,06

39.509

19,92

357.874

159.704 (44,63%)

 

Jika kita lihat dari data di atas masih banyak kebutuhan rumah negara yang diperuntukan bagi anggota aktif yaitu sebanyak 159.704 unit, sedang rumah negara yang harus dikembalikan karena penghuninya telah pensiun/purnawirawan sebanyak 39.509 unit. Dengan kebutuhan rumah negara bagi anggota TNI dan PNS yang aktif perlu adanya pemikiran dan solusi dari pemerintah, karena keberadaan rumah negara merupakan salah satu perwujudan kesejahteraan bagi prajurit TNI dan PNS.

Selain pengadaan rumah negara yang dibangun untuk para pegawainya juga pemerintah membangunkan perumahan untuk dimiliki penghuninya dengan cara mengangsur melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Yudha Bhakti dimana uang muka dibantu oleh ASABRI melalui Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit, akan tetapi bagi anggota yang ingin memiliki rumah tersebut harus memenuhi persyaratan masa kerja, yaitu bagi Perwira dan PNS golongan III harus mempunyai masa kerja 15 tahun, Bintara dan PNS golongan II mempunyai masa kerja 12 tahun serta Tamtama dan PNS golongan I 8 tahun. Dengan adanya persyaratan masa kerja maka yang berhak mendapatkan rumah tersebut rata-rata banyak prajurit dan PNS yang telah menempati rumah dinas, sehingga anggota yang belum memiliki masa kerja tersebut mereka tetap kontrak atau menumpang dengan keluarganya. Kesempatan untuk memiliki rumah tersebut juga banyak tidak diminati oleh anggota karena lokasinya sangat jauh dengan kantor, sehingga selain membayar angsuran setiap bulannya juga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk transport menuju kantor.

C. KATAGORI PENGGOLONGAN RUMAH NEGARA

Adapun katagori penggolongan rumah negara dapat diklasifikasikan menurut tingkat jabatan maupun kebutuhan yang diperlukan, yaitu rumah negara golongan I adalah rumah jabatan yang diperuntukan bagi anggota yang memangku jabatan tertentu. Rumah negara golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari instansi atau satker yang disediakan hanya untuk anggota TNI dan PNS apabila telah berhenti pengabdian kepada negara/pensiun rumah tersebut dikembalikan kepada negara. Rumah negara golongan IIA adalah rumah yang hanya diperuntukan anggota TNI dan PNS yang tidak termasuk rumah negara golongan I dan golongan II. Rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan II yang dapat dijual kepada penghuninya atas persetujuan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI yang selanjutnya diajukan kepada Departemen PU dan Departemen Keuangan.

Rumah negara golongan III inilah yang menjadi pegangan bagi penghuni purnawirawan/wredatama untuk dimiliki karena sesuai undang-undang rumah negara golongan III dapat dijual kepada penghuni. Sehingga para purnawirawan merasa berhak untuk memiliki rumah negara tersebut dan tidak mau menyerahkan kembali kepada institusi, apalagi mereka telah menghuni rumah negara selama 30 tanun lebih dan letaknya bagi perumahan Kemhan dan TNI sangat strategis serta sudah beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga enggan untuk pindah dan menyerahkan rumah negara kepada Kemhan dan TNI.

D. LANDASAN HUKUM RUMAH NEGARA

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara terutama pada pasal 12 tentang Penetapan Status pasal 14 tentang Penghapusan Rumah Negara dan pasal 15 tentang Pengalihan Status.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No. 40 tahun 1994 pasal 12 tentang Penetapan Status ayat (2), (2a),(3) dan (3a) pasal 15 tentang Pengalihan Status ayat (3), (3a) dan (4).

3. Peraturan Presiden No 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, pada pasal 13 tentang Pengalihan Hak ayat (7).

4. Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor : Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen Pertahanan dan Keamanan, pasal 13 yang menyatakan bahwa hak menempati rumah dinas golongan II dan flat bermula sejak anggota yang bersangkutan memperoleh ijin penempatan, hak menempati rumah dinas akan berakhir apabila yang disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan pada negara.

5. Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/372/2008 tanggal 27 Agustus 2008 tentang Dephan/TNI akan mempertahankan untuk tidak merubah rumah negara golongan II menjadi golongan III karena rumah negara sebagai sarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Satuan TNI dengan pertimbangan :

a) Keterbatasan anggaran pemerintah untuk mengadakan rumah negara.

b) Masih banyak prajurit/PNS Dephan/TNI yang tidak mendapatkan

Fasilitas rumah negara sehingga harus tinggal di luar/kontrak.

c) Dilingkungan TNI rumah negara disediakan tidak sekedar untuk tempat tinggal semata, tetapi berfungsi pula untuk kesiapsiagaan dan pemusatan kekuatan dalam rangka menunjang tugas pokok.

6. Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1460/2006 tanggal 2 Nopember 2006 tentang Ketentuan Pengelolaan Rumah Dinas di lingkungan TNI AD.

7. Surat Edaran Kasal Nomor : SE/7/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 tentang Penggunaan Rumah Negara dilingkungan TNI AL.

8. Surat Keputusan Kasau Nomor : SKEP/101/VI/2004 tanggal 20 Juni 2004 tentang Pengelolaan Panggon/Rumah Dinas di lingkungan TNI AU.

E. KONFLIK KEPENTINGAN RUMAH NEGARA

Penyebab timbulnya permasalahan/konflik antara penghuni rumah negara (Purnawirawan dan Wredatama) dengan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI sebagai pengelola, serta penerapan perundang-undangan yang berlaku kepada penghuni dikarenakan permasalahan ketidak puasan pada kesejahteraan yang belum optimal yang diberikan oleh negara kepada penghuni rumah negara (Purnawirawan dan Wredatama) dan hal-hal lainnya, adapun beberapa penyebab timbulnya permasalahan/konflik yang terjadi. Dalam proses berjalannya waktu, para purnawirawan/wredatama yang seharusnya sudah meninggalkan rumah negara, masih tetap bertahan bahkan ada yang sudah menempati rumah negara lebih dari 20 tahun, hal ini dikarenakan mereka sudah merasa aman dan nyaman menempati rumah tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan mereka pada umumnya bentuk rumah tersebut sudah dirubah sesuai dengan keinginan mereka. Dalam penerapan perlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 1994 tentang Rumah Negara pada pasal 12 dan 14 Peraturan Pemerintah RI No.31 tahun 2005 pasal 12 ayat (2), (2a), (3) dam (3a) dan pasal 15 ayat (3), (3a) dan (4) dan Peraturan Pemerintah RI No.11 tahun 2008 pasal 13 ayat (7) tentang status rumah negara dan Peraturan Pemerintah inipun masih berlaku di lingkungan Dephan dan TNI sehingga penetapan status rumah golongan I, II dan III ditentukan oleh Menteri Pertahanan. Sedangkan yang tidak boleh dialihkan statusnya rumah negara golongan II ke golongan III adalah rumah negara yang berfungsi sebagai mess/asrama, rumah negara yang secara langsung melayani dan terletak di lingkungan kantor/instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian. Sedangkan yang bisa dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III adalah rumah negara yang tidak layak huni, terkena RUTR, terkena bencana, dan apabila rumah negara tersebut berada di atas tanah pihak lain dalam proses pengalihan status harus ada persetujuan dari pemilik tanah serta ijin Menteri Pertahanan.

Penerapan peraturan yang tidak konsisten/tegas, setiap pengelola rumah negara dilingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan seharusnya mengacu kepada Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : 28/VIII/1975 tangal 21 agustus 1975, dimana dalam pasal 13 ayat (4) mengatakan bahwa : ”anggota yang diberhentikan dengan hormat, harus meninggalkan rumah dinas yang dihuninya selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diberhentikan sebagai anggota Dephankam”. Namun kenyatannya para satker tidak dapat

melaksanakan sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan tersebut, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kemampuan satker dalam penyediaan rumah pribadi bagi anggota melalui KPR-BTN, sehingga akhirnya masing-masing satker membuat kebijaksaan yang tidak sesuai dengan Kepmenhankam tersebut diatas. Seperti contoh TNI-AD dan TNI-AL mengijinkan anggota untuk dapat menempati rumah negara sampai dengan yang bersangkutan atau suami/isteri yang bersangkutan meninggal.

Tidak adanya ketegasan dari pimpinan atas untuk penertiban secara tegas. Dengan keterbatasan anggaran dalam menambah penyediaan rumah negara, pemberian pesangon/kerohiman ditambah lagi tidak adanya ketegasan pimpinan atas untuk menertibkan pada purnawirawan/wredatama yang masih menghuni rumah negara tersebut. Disisi lain pada saat pengumpulan data di lapangan ditemukan bahwa ada beberapa rumah mantan petinggi/pejabat TNI yang sudah memiliki rumah pribadi tidak mau menyerahkan rumah negara yang ditempatinya kepada pengelola, hal ini menjadi salah satu pemicu purnawirawan lainnya untuk tidak mengikuti tindakan penertiban dari pengelola. Dengan penerapan kebijakan pimpinan dan persoalan-persoalan di lapangan, pihak pengelola menjadi tidak tegas dan mendapat kesulitan dalam penertiban rumah negara tersebut.

Sehingga dengan demikian karena tidak adanya keseragaman peraturan dari para pengelola dan tidak adanya ketegasan dari pengelola bahwa bagi anggota yang telah selesai pengabdiannya kepada negara (Purnawirawan) yang menghuni rumah negara harus segera menyerahkan kepada pengelola. Akan tetapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak Purnawirawan yang belum menyerahkan rumahnya kepada pengelola. Sementara dari pengelola ingin membutuhkan rumah negara tersebut yang diperuntukkan bagi anggota yang aktif tidak tercapai karena para Purnawirawan menginginkan rumah yang dihuni untuk dapat dialih statuskan menjadi golongan III yang dapat dimiliki dengan cara diangsur dan mereka tetap mempertahankan rumah negara yang dihuninya, yang akhirnya hal ini menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pengelola dengan purnawirawan dan melibatkan pihak lain di luar Kemhan dan TNI yaitu pengacara dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

F KONFLIK RUMAH NEGARA TNI.

Penertiban rumah negara yang dilakukan Satker sebagai pengelola kepada para penghuni yang telah Purnawirawan tidaklah mudah seperti apa yang dikatakan dalam Keputusan Menhankam dan undang-undang bahwa bagi penghuni rumah negara yang telah pensiun paling lambat 3 bulan setelah pensiun harus menyerahkan rumah negara tersebut kepada pengelola, akan tetapi kenyataannya tidaklah seperti itu malah memicu timbulnya konflik yang panjang dari tahun ke tahun dan sampai saat ini belum mendapatkan solusi yang terbaik dalam penertiban rumah negara di lingkungan Kemhan dan TNI malah menimbulkan polemik yang sangat rumit dalam penyelesaiannya.

Menurut data dari Harian Kompas tanggal 27 Januari 2010 diuraikan terjadinya konflik antara pengelola dengan para penghuni rumah negara yang telah Purnawirawan antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 21 Nopember 1994

Sebanyak 350 Purnawirawan dan Warakawuri di Desa Bundar, Kecamatan Karangbaru, Aceh Timur, diminta meninggalkan tanah yang telah diusahakan sebagai perladangan sejak tahun 1967.

2. Tanggal 24 April 2002

Ketegangan dan isak tangis mewarnai pemindahan paksa tujuh keluarga yang terdiri atas Purnawirawan dan Warakawuri dari rumah negara TNI di Jalan Kaliurang KM 5 Yogyakarta.

3. Tanggal 21 April 2004

Terkait dengan rencana penggusuran rumah negara di Kompleks Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat meminta bantuan LBH.

4. Tanggal 29 Agustus 2005

Barang-barang seorang janda pensiunan TNI berpangkat Kolonel di Kompleks Trikora, Lanud Halim Perdanakusuma dikeluarkan secara paksa oleh sekitar 40 anggota TNI AU.

5. Tanggal 7 Maret 2006.

Para Purnawirawan TNI yang berdomisili di Rumah Negara Daerah Basis Angkatan Laut, Ujung Surabaya mengadukan nasibnya ke Gedung DPR di Jakarta.

6. Tanggal 22 November 2006.

Purnawirawan TNI di lingkungan Kodam VII/Wirabuana Sulawesi Selatan tetap menolak pengosongan rumah negara.

7. Tanggal 8 Maret 2007.

Wakil Asisten Logistik KSAD Brigjen Hari Krismono menegaskan, hingga kini 60 persen dari sekitar 300.000 rumah negara masih ditempati pensiun atau keluarganya.

8. Tanggal 4 Agustus 2008

Penghuni Kompleks Dwikora, yang sebagian besar purnawirawan TNI AU diminta mengosongkan rumah negara yang mereka huni selama puluhan tahun.

9. Tanggal 15 September 2008.

Keluarga Kolonel TNI-AU (Purn) Andreas memutuskan mencabut gugatan kepada TNI-AU dan menyatakan bersedia keluar dengan sukarela dari kompleks perumahan Dwikora di Cilangkap, Kota Depok.

10. Tanggal 28 Mei 2009.

Kericuhan mewarnai penertiban rumah negara di Kostrad, Tanah Kusir, Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Penertiban oleh sekitar 100 anggota Kostrad itu bagian dari rencana pengosongan 658 rumah negara agar pemanfaatannya sesuai dengan peraturan.

11. Tanggal 27 Otober 2009.

Pengosongan rumah negara TNI di Tasikmalaya diwarnai kericuhan.

12. Tanggal 17 Desember 2009.

Kericuhan terjadi saat petugas mengosongkan rumah negara purnawirawan di Komplek TNI AD Jalan Kesatrian, Matraman Jakarta Timur.

13. Tanggal 17 Januari 2010.

Sekitar 300 anggota keluarga purnawirawan TNI dari berbagai komplek perumahan dinas di Jabodetabek berunjuk rasa di Komplek Bulak Rantai Jakarta Timur. Forum Koordinasi Penghuni perumahan negara itu menolak pengosongan rumah negara.

14. Tanggal 25 Januari 2010.

Ratusan warga Komplek Yon Bekang Cililitan Jakarta Timur siap siaga menghadang rencana eksekusi yang dilakukan pihak TNI AD.

Dengan urutan peristiwa tersebut di atas terlihat bahwa setiap ada penertiban rumah negara selalu disertai dengan terjadinya konflik dan bukan berujung pada penyelesaian masalah akan tetapi selalu menimbulkan masalah baru yang berkepanjangan. Melihat situasi yang semakin rumit dalam penertiban rumah negara maka pemerintah mengambil inisiatif untuk menangani permasalahan penertiban rumah negara dan memerintahkan Kemhan dan TNI untuk menghentikan penertiban rumah negara di lingkungan TNI dan pemecahan masalah serta solusinya akan dirumuskan oleh Panitia Kerja Komisi I DPR RI.

Oleh: Agus Dharmansyah, SM, S. Sos

Comments

datinlitbang's picture

Terima Kasih

Terima Kasih atas masukannya yang dapat menjadikan  bahan telaahan lebih mendalam.

datinlitbang's picture

Masukan

Terima kasih atas bahan yang telah diberikan menjadikan bahan telaahan lebih mendalam kepada kami.

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.