Konsepsi Strategi Pengembangan Sistem Logistik Wilayah

datinlitbang's picture
Sistem Logistik Wilayah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa melalui Peraturan Pemerintah maka segala Sumber Daya Nasional (SDN) yang berupa Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB), nilai-nilai, teknologi dan dana dapat didaya-gunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Menteri Pertahanan menetapkan kebijakan umum terhadap pengelolaan SDN. Dalam hal ini, maka Departemen Pertahanan senantiasa menjalin koordinasi dengan institusi terkait lainnya, sesuai dengan fungsional masing-masing. Keterpaduan lintas sektor dalam hal pengelolaan SDN untuk pertahanan sangat diperlukan, karena kemampuan pertahanan ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk semangat bela negara, kemampuan industri dan infrastruktur.

Kondisi geografi Indonesia yang sangat strategis membutuhkan sistem pertahanan yang mampu mempertahankan dan menjaga kedaulatan wilayah NKRI dari setiap ancaman. Sistem pertahanan negara yang kuat bukan saja mampu menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa, namun juga akan menjadi instrumen yang efektif untuk “bargaining position“ dalam hubungan antar bangsa. Pengembangan kekuatan pertahanan, berkaitan dengan lingkungan strategis, perkembangan geopolitik dan geostrategi dan kemungkinan ancaman yang dihadapi serta disesuaikan dengan sumber dana/anggaran yang tersedia. Penyelenggaraan pertahanan negara membutuhkan dukungan logistik yang berasal dari SDN yang dapat ditrans-formasikan menjadi logistik pertahanan berupa materiel, fasilitas dan jasa guna kepentingan operasi dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). 

Logistik wilayah adalah logistik yang digunakan untuk mendukung operasi perlawanan wilayah yang bertumpu pada kemampuan dan sumberdaya yang ada dalam wilayah/daerah untuk mendukung operasi perlawanan wilayah, dalam arti proses penyiapan suatu wilayah untuk kemampuan menyediakan logistik memerlukan proses yang lama, sehingga harus dipersiapkan jauh sebelum terjadi perlawanan wilayah. Proses penyiapan suatu wilayah untuk kemampuan menyediakan logistik wilayah pada hakekatnya identik dengan proses pembangunan wilayah yang merupakan kegiatan yang bersifat lintas sektoral yang merupakan tanggung jawab Pemerintah.

Kondisi Sistem Logistik Wilayah Saat Ini. 

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sangat kompleks serta bersifat multi dimensional, sehingga membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh. Kondisi sistem logistik wilayah (Sislogwil) sekarang tidak bisa dijelaskan hanya dari satu perspektif saja, sebaiknya dijelaskan secara utuh, sehingga harus dilihat dari berbagai dimensi baik dari sumber daya nasional (SDN), perkembangan teknologi, pemerintah selaku pembuat aturan perundangan, masyarakat maupun komponen bangsa lainnya.

Kondisi Sumber Daya Nasional.

Perwujudan pembangunan bangsa tercermin dalam kebijakan pengelolaan SDN sebagai potensi logistik yang berorientasi pada kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Nasional harus dilaksanakan terintegrasi dan tidak didasarkan oleh kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan bagaimana kita mampu mengelola SDN sebagai potensi logistik yang meliputi SDA, SDB dan sarana prasarana yang dimiliki dengan bijak dan berkesinambungan, dengan mengutamakan pembangunan SDM yang unggul dan tangguh. 

Sistem Logistik Wilayah yang Berlaku Saat Ini.

Sistem logistik yang digunakan untuk mendukung operasi perlawanan wilayah pada dasarnya berupa totalitas upaya/kegiatan yang berkenaan dengan proses penyiapan, pembinaan dan penggunaan potensi dan kemampuan wilayah itu sendiri untuk mendukung kebutuhan logistik dalam rangka perlawanan diwilayah dan diselenggarakan oleh komponen yang ada diwilayah tersebut. Memperhatikan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 20 ayat 2 mengatakan bahwa pemerintah pusat berwenang atas segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai teknologi, dan dana dapat didaya-gunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan. Namun disisi lain implementasi pengaturan secara rinci hal-hal yang berkenaan dengan :

  1. Pengaturan pembangunan wilayah yang dikaitkan dengan pembinaan SDN dan sumber daya buatan serta pembinaan prasarana nasional sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung bagi upaya penyelenggaraan pertahanan negara, masih tumpang tindih dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
  2. Mobilisasi pengerahan sumber daya non pertahanan atau yang disebut sumber daya pertahanan nir militer baik yang ada di tangan pemerintah maupun rakyat untuk dikerahkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pertahanan negara, berjalan pada sektor terbatas keperluan masing-masing belum bergerak secara nasional dan terprogram.
  3. Merupakan sub sistem dari sislogwil antara lain yaitu Peraturan Perundangan-undangan terkait logistik, sumber produksi kehutanan, pertanian, kelautan, perkebunan, industri strategis, fasilitas logistik, jasa, distribusi, transportasi, badan urusan logistik (Bulog), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sub-sub sistem ini pada kenyataannya belum sinkron satu dengan lainnya dalam keterpaduan program pengembangannya.

Implementasi Sislogwil Untuk Mendukung Pertahanan Negara. 

Sistem Logistik Wilayah Yang Berlaku di Tingkat Daerah. Pengelolaan Sumber daya Nasional di Daerah setelah pemberlakuan Undang-Undang N0. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah banyak menimbulkan dampak negatif. Keinginan Pemda untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), telah menguras sumber daya alam potensial yang ada tanpa mempertimbangkan dampak negatif/kerusakan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai kontrol yang berfungsi untuk meluruskan kekeliruan implementasi Otda belum terlaksana secara optimal. 

Sistem Logistik Wilayah Yang Berlaku di Tingkat Pusat. Pengelolaan logistik yang berlaku saat ini masih secara sektoral seperti halnya Bulog dengan kekuatan hukum pendukungnya menguasai pendistribusian sembilan bahan pokok (SEMBAKO), begitu juga dengan Pertamina yang menguasai pendistribusian minyak dan gas bumi (MIGAS), sehingga pembangunan sistem logistik yang berbasis pada kemampuan pemanfaatan potensi daerah/wilayah belum terlaksana secara optimal. 

Kemampuan Dukungan Terhadap Komponen Pertahanan. Jika diperhatikan secara seksama dari kondisi dan pengelolaan potensi SDN yang ada saat ini terlihat belum terkoordinasi secara konprehensif intergral. Pembangunan logistik masih bersifat sektoral dan berjalan secara sendiri-sendiri, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan SDN untuk kepentingan pertahanan dan keamanan belum terpikirkan oleh instansi dan institusi diluar Departemen Pertahanan. 

Permasalahan yang dihadapi. 

Sumber bahan pokok pangan yang dibutuhkan masyarakat, belum dapat memenuhi jumlah kebutuhan penduduk baik skala daerah maupun skala nasional. 

Penyiapan logistik berdasarkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan, belum dapat menjangkau sampai daerah pedalaman, terpencil atau pulau-pulau kecil terluar diperbatasan, sehingga ada beberapa daerah tersebut penduduknya kekurangan bahan makan /kelaparan, disisi lain pengiriman bantuan pemerintah pusat terkendala oleh angkutan/transportasi yang sangat mahal.

Penyiapan sarana depo logistik di daerah, yang berjalan hingga saat ini adalah depo-depo logistik dari Bulog (urusan beras) dan Pertamina (urusan bahan bakar minyak, inipun hanya terdapat pada daerah yang padat penduduknya. Depo atau pusat penimbunan logistik sektor lain yang lebih spesifik dalam rangka pertahanan negara belum dapat diwujudkan.
Penyiapan rencana tata ruang wilayah pertahanan di daerah, berkaitan dengan sislogwil yang pembinaannya harus disiapkan secara dini khususnya logistik yang diharapkan dapat mensuplai di daerah pangkal perlawanan wilayah, belum dapat diwujudkan karena masih tumpang tindih pemetaan di daerah antara tata ruang untuk kesejahteraan masyarakat dengan tata ruang wilayah pertahanan.

Penyiapan dan pembuatan undang-undang yang terkait dengan logistik wilayah. Hingga saat ini masih dalam proses pembuatan RUU tentang pengelolaan sumber daya nasional, RUU tentang komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara.
Kondisi Sistem Logistik Wilayah yang Diharapkan.

Kondisi Sumber Daya Nasional.

Logistik wilayah yang diharapkan guna mendukung pertahanan negara, memberikan pemahaman disamping untuk menjamin kelangsungan bidang kesejahteraan bagi seluruh kegiatan berbangsa dan bermasyarakat di masa damai, juga dalam rangka menjamin tetap tegaknya kedaulatan dan integritas nasional serta dapat mendukung kelangsungan penyeleng-garaan pertahanan negara dalam perang berlarut dan perlawanan wilayah dalam sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanta). Pemerintah memiliki otoritas kebijakan, bertanggung jawab mewujudkan satu sistem logistik wilayah dengan melandaskan pemikiran pada ciri geografis dan tata laku masyarakat Indonesia yang dibentuk oleh pandangan serta falsafah hidup bangsa. Seluruh rakyat diharapkan terpanggil ikut berpartisipasi aktif demi terwujudnya tata kehidupan yang tenteram, aman dan damai. 

Konsep sistem logistik wilayah guna kepentingan pertahanan negara bersifat semesta di Indonesia, disusun dengan mengingat dan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, prinsip demokrasi, ketentuan hukum nasional dan internasional. Logistik utamanya atau sekurang-kurangnya bidang pangan sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan wilayah bagi seluruh warga negara di wilayah masing-masing.

Tingkat keberhasilan untuk mencapai kondisi yang diharapkan sangat tergantung kepada seberapa jauh dapat difahami kondisi saat ini, permasalahan yang terjadi dan seberapa tepat langkah yang diambil untuk mencapai kondisi yang diharapkan itu, termasuk dukungan dari seluruh komponen bangsa.

Agar kondisi yang diharapkan itu dapat diwujudkan, maka sasaran yang ingin dicapai harus realistis. berada dalam koridor hukum, baik hukum nasional maupun internasional. Mengingat kompleksnya permasalahan, maka berbagai konsepsi, tindakan, langkah, keputusan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah harus segera direalisasikan dengan komitmen yang tinggi. 

Sistem logistik wilayah yang diharapkan, diantaranya: 

  1. Dukungan logistik harus bersifat mobile/tidak statis namun terintegrasi satu sama lain.
  2. Pembagian wilayah pertahanan dengan sistem pertahanan berlapis, dibentuk pula sistem dukungan logistik yang berbasis kewilayahan, disesuaikan dengan strategi dan gelar komponen pertahanan diwilayah masing-masing.
  3. Tiga elemen logistik yang sangat penting adalah materiil, fasilitas dan jasa erkait satu sama lain membentuk satu sistem “integrated logistic support” (dukungan logistik terintegrasi) yang berkesinambungan.
  4. Sinergitas antara kebijakan, prosedur dan sistem dukungan logistik bagi tiga kekuatan (khususnya SDM) komponen pertahanan, dilaksanakan secara integratif, proporsional, prioritas dan tersebar di berbagai basis logistik kewilayahan.
  5. Lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, Kementrian, Departemen, non Departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus terpadu terkoordinasi dalam usaha pengelolaan SDA dan SDB untuk pertahanan negara.
  6. Sistem logistik wiliyah yang dilindungi hukum dimana penyelenggaraan pengelolaan logistik yang meliputi pendataan, pemilahan, penataan, dan pengelolaan diarahkan untuk mendukung kekuatan pertahanan negara senantiasa berlandaskan kepada kepastian hukum yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang terkait.

Implementasi sislogwil untuk mendukung pertahanan negara.

  1. Sistem yang berlaku di tingkat daerah. Pemerintah Daerah sebagai pemegang wewenang dalam pengelolaan sumber daya nasional di wilayahnya mempunyai kewajiban mengembangkan sistem logistik berbasis kewilayahan berdasarkan keunggulan potensi sumber daya yang dimiliki. 
  2. Sistem yang berlaku di tingkat pusat. Manajemen pengelolaan sistem logistik wilayah yang berbasis kewilayahan hendaknya terkoordinasi secara komprehensif integral, baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya, serta seluruh Instansi dan Institusi yang terkait. 
  3. Kemampuan dukungan terhadap Komponen Pertahanan. Pengembangan sistem logistik wilayah harus mampu mendukung pelaksanaan UU Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Adanya Undang-Undang yang mengatur Sistem Logistik Wilayah diharapkan timbul suatu kesadaran “Bela Negara” dari Bangsa Indonesia dan seluruh instansi/institusi, sehingga penyelenggaraan pertahanan negara dapat berjalan secara optimal.

Analisis Pengembangan Sistem Logistik Wilayah.

Dalam rangka menganalisis permasalahan tentang pengembangan sistem logistik wilayah (sislogwil) guna mendukung pertahanan negara, perlu memperhatikan masalah-masalah yang ada dalam upaya-upaya pengembangan sislogwil di masa datang serta memperhatikan karakteristik daerah secara lengkap guna menentukan potensi yang dimiliki dan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhinya. Aspek-aspek tersebut perlu dipelajari secara cermat, mana saja serta seberapa besar peranan dan akibat yang ditimbulkannya guna membangun sislogwil yang dapat digunakan sebagai dukungan bagi penyelenggaraan pertahanan sebagai aplikasi dari sistem pertahanan semesta, dengan berorientasi dan bersandar pada sislogwil dalam rangka operasi perlawanan wilayah dan mobilisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan data dan informasi yang akurat yang dapat diperoleh melalui pengumpulan data primer dan data sekunder, termasuk memperhitungkan lingkungan strategis yang berubah secara dinamis. Dari hasil rumusan permasalahan yang diidentifikasi dari studi literatur maupun kunjungan kerja dilapangan serta data empirik melalui telaahan aturan yang selama ini digunakan berdasarkan masalah residual, ketidaklengkapan peraturan, ataupun kelemahan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa rumusan masalah yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

  1. Sumber bahan pokok pangan yang dibutuhkan masyarakat.
  2. Penyiapan logistik berdasarkan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.
  3. Penyiapan sarana depo logistik di daerah.
  4. Penyiapan rencana tata ruang wilayah pertahanan di daerah.
  5. Penyiapan dan Pembuatan Undang-undang yang terkait dengan logistik wilayah.

Guna merumuskan konsepsi tentang pengembangan sislogwil untuk kepentingan pertahanan negara secara komprehensif dan integral digunakan pisau analisis ketahanan nasional (tannas) dengan tinjauan aspek asta gatra.

Geografi.
Pembinaan tata ruang diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan medan sebagai tempat dan ruang gerak untuk kepentingan pertahanan baik di darat maupun di laut sebagai medan latihan untuk meningkatkan kemampuan dan medan perlindungan pada keadaan darurat.

Demografi.
Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar secara tidak merata di seluruh wilayah NKRI merupakan suatu kelemahan bagi pertahanan negara, karena daerah yang tidak berpenduduk rawan terhadap pencurian SDN baik oleh negara asing maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri. 

Sumber Kekayaan Alam (SKA).
Untuk mewujudkan kualitas SDA yang berdaya dan berhasil guna diperlukan suatu kebijakan pengelolaan dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

Ideologi.
Salah satu ciri meningkatnya kualitas hidup masyarakat tercermin dari kemampuan masyarakat mencerna pengaruh idiologi dari luar sehingga tidak mudah terpengaruh oleh faham-faham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, serta tidak mempengaruhi pola hidup masyarakat akibat perkembangan dan kemajuan peradaban yang mengakibatkan eksploitasi dan eksplorasi SDN yang berlebihan dan tidak berlandaskan pada pembangunan yang berkelanjutan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan.

Politik.
Proses Reformasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah utamanya di bidang politik berdampak pada diplomasi di bidang pengelolaan SDN, hal tersebut terlihat dari adanya kerjasama teknologi dalam eksploitasi dan eksplorasi dibidang pengelolaan SDN.

Ekonomi.
Upaya dalam rangka pemulihan ekonomi telah dilaksanakan melalui rencana terpadu antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam menyusun rencana pembangunan secara komprehensif dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Sosial Budaya.
Kultur budaya Indonesia yang beragam merupakan salah satu potensi kekayaan SDN. Keragaman ini memerlukan suatu pemahaman tata nilai masing-masing budaya sehingga tidak terjadi friksi/konflik antar budaya yang dapat menyebabkan kerawanan sosial dan berdampak pada ketahanan nasional. 

Hankam.
Memperhatikan ancaman di masa mendatang serta letak geografis Indonesia yang sangat strategis, mengharuskan kita untuk membangun sistem pertahanan yang kuat, melalui transformasi segenap SDN untuk menghasilkan spektrum kemampuan dan kekuatan berupa daya kekebalan, daya berkembang dan daya tangkal. 

Konsepsi Pengembangan Sistem Logistik Wilayah

Kebijakan.
Berangkat dari luasnya permasalahan yang harus ditangani, kebijaksanaan yang diambil harus komprehensif, arif, tegas, terukur serta realistik, karena langkah yang diambil ini merupakan pertaruhan terakhir atas kesungguhan pemerintah dalam merumuskan konsepsi strategi pengembangan sislogwil guna mendukung kepentingan pertahanan negara. Apabila kebijaksanaan ini dinilai hanya merupakan langkah politis tanpa komitment untuk menangani masalah, sulit diramalkan wujud dari konsepsi tersebut dapat diaplikasikan dan dapat diandalkan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, disusunlah kebijaksanaan Strategi Pengembangan Sislogwil, sebagai berikut :
“ Membangun Sistem Logistik Wilayah yang mengandalkan potensi daerah dengan jalan membina, merencanakan, menyusun, mengembangkan, mengerahkan dan mengendalikan SDN secara komprehensif integral, yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai skala prioritas disegala bidang kehidupan disesuaikan dengan kemampuan yang ada, agar Sislogwil sebagai bagian dari SDN secepatnya dapat terwujud guna mendukung penyelenggaraan Pertahanan.”

Kebijakan tersebut diatas dibagi dan diarahkan dalam setiap tahapan, sebagai berikut :

1. Kebijakan tahap pertama, membangun sistem logistik wilayah dengan menata visi dan persepsi seluruh komponen masyarakat (warga negara) terhadap hak dan kewajiban dalam pembelaan negara dan menata kembali komponen pendukung pertahanan negara sebagai berikut: 
a. Menata kembali fundamental ekonomi nasional disertai peningkatan pendapatan perkapita untuk mengurangi tingkat kemiskinan.
b. Memperkuat peran pertanian dalam rangka memperkuat ketahanan pangan. 
c. Menata kembali kehutanan/ perkebunan, kelautan, industri dan jasa dalam rangka penyerapan tenaga kerja berwawasan lingkungan, berbasis bahan baku dalam negeri guna membangun kemandirian 
d. Meningkatkan peran usaha kecil masyarakat /koperasi.

2. Kebijakan tahap kedua, menata sistem logistik wilayah dengan menumbuhkan kesadaran setiap warga negara terhadap hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara serta meningkatkan kemampuan fundamental ekonomi dalam rangka memperkuat daya saing produk di pasar domestik maupun global.

3. Kebijakan tahap ketiga, mengembangkan sistem logistik wilayah dengan meningkatkan kesadaran setiap warga negara terhadap hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara serta mengembangkan kemampuan fundamental ekonomi, memantapkan peran pertanian, kehutanan/perkebunan, kelautan, industri dan jasa dengan berbagai inovasi teknologi dan produk baru dalam rangka meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun global.

4. Kebijakan tahap keempat, mewujudkan kemampuan penyediaan logistik wilayah yang tersusun dalam kesisteman logistik dalam rangka pertahanan negara secara semesta, seiring dengan kemajuan pertanian, kehutanan/ perkebunan, kelautan, keseimbangan kemajuan kelompok ekonomi primer, sekunder, tersier sebagai motor penggerak kemampuan logistik wilayah dalam kemakmuran rakyat secara selaras, adil dan merata.

Strategi.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilaksanakan sebagai berikut : 
1. Menyinkronkan kebijakan khususnya di bidang pertahanan negara bersifat semesta dengan pembangunan nasional pada umumnya dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta profesionalisme institusi yang terkait dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. 
2. Memberdayakan masyarakat dalam rangka mengimplementasikan wajib bela negara bersifat semesta bersama dengan komponen utama (TNI), dengan menyusun perangkat peraturan perundang-undangan di bidang logistik, khususnya logistik wilayah guna kepentingan pertahanan negara dalam bentuk undang-undang maupun Peraturan Pemerintah. 
3. Memasyarakatkan dan menyeleng-garakan pendidikan bela negara secara formal dan informal memuat substansi tentang pentingnya pengelolaan potensi-potensi logistik berwawasan ligkungan yang bersumber dari kehutanan, perkebunan, pertambangan, minyak & gas bumi, sumber daya kelautan dan industri kecil yang merupakan unggulan khas daerah masing-masing provinsi/kabupaten yang berprospek kepentingan jangka panjang di bidang logistik wilayah. 
4. Membangun sumber daya nasional yang berwawasan lingkungan guna menyelaraskan akselerasi pem-bangunan logistik kepentingan kesejahteraan yang dapat dikonver-sikan guna kepentingan pertahanan negara.
5. Mewujudkan sistem ekonomi yang adil, produktif, mandiri dan berpihak pada rakyat. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat yang memanfaatkan SDA dan industri lainnya termasuk industri jasa secara optimal dan berkesinambungan, terutama bersumber dari pertanian, kehutanan dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan SDM yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja.

Upaya.

Dalam rangka realisasi kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan diatas kearah yang lebih konkrit, perlu dirumuskan upaya-upaya sebagai manifestasi pelaksanaannya adalah :
1. Memberikan pendidikan kepada warga negara di lingkungan pemukiman, pendidikan dan pekerjaan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Memberikan pelatihan keterampilan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, perindustrian dan lainnya yang terkait dengan logistik wilayah untuk mendukung pertahanan negara. 
3. Melestarikan dan mengamankan sumber daya alam dan sumber daya buatan yang bernilai strategis agar dapat didayagunakan dalam jangka panjang.
4. Membangun sarana dan prasarana ekonomi, industri pertanian, industri pertambangan senantiasa mengaitkannya atau dapat dikon-versikan (diubah) menjadi bagian tidak terpisah dari upaya peningkatan kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara (kemampuan produksi peralatan dan perlengkapan pertahanan negara).
5. Membangun prasarana dan meningkatkan kemampuan angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara dan sistem komunikasi elektronika dengan mempertim-bangkan persyaratan tuntutan upaya pertahanan negara.
6. Mengembangkan serta modifikasi sarana dan prasarana nasional yang telah ada untuk disesuaikan dengan kepentingan pertahanan negara.
7. Mengamankan dan mendaya-gunakan prasarana baik psikis maupun fisik sebagai hasil dari perkembangan budaya bangsa di bidang politik, pertumbuhan ekonomi & industri, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pertahanan negara.
8. Melaksanakan kajian, survey topografi dan pengamatan wilayah negara secara kontinyu untuk dapat ditetapkan /ditata /diolah /dipelihara dan mengembangkan bagian tertentu wilayah negara guna kepentingan pertahanan negara.
9. Menyiapkan dana cadangan negara guna menghadapi keadaan negara dalam darurat. 
10. Menyiapkan sinkronisasi peraturan perundangan daerah dan pusat dalam rangka pengelolaan SDN bagi kepentingan Pertahanan. 

Kesimpulan.

Dalam rangka mewujudkan Sislogwil bagi pertahanan negara harus dirumuskan kebijakan untuk Membangun Sistem Logistik Wilayah yang mengandalkan potensi daerah dengan jalan membina SDN secara komprehensif integral, yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan skala prioritas disegala bidang kehidupan disesuaikan dengan kemampuan yang ada guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

Belum terciptanya sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan rakyat dan memanfaatkan SDA, SDB dan industri lainnya secara optimal dan berkesinambungan, terutama bersumber dari pertanian, kehutanan dan kelautan untuk merealisasikan sistem logistik wilayah guna mendukung pertahanan negara yang berbasis didaerah/wilayah.

Belum tersedianya logistik wilayah yang tersusun dalam kesisteman logistik dalam rangka pertahanan negara secara semesta, sesuai dengan potensi daerah yang berbasis kerakyatan dengan keseimbangan kemajuan kelompok ekonomi primer, sekunder, tersier sebagai motor penggerak kemampuan logistik wilayah dalam kemakmuran rakyat secara selaras, adil dan merata.

Belum adanya kesadaran masyarakat dalam rangka implementasi wajib bela negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara di bidang logistik yang berbasis kewilayahan. 

Saran.

Pemda perlu mempersiapkan aturan yang berkaitan dengan tata ruang perlawanan wilayah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

Perlu segera membuat peraturan perundangan undangan yang mengatur sistem logistik wilayah guna pertahanan negara, sehingga departemen atau instansi yang terkait dengan logistik pertahanan negara terutama di daerah, dapat segera berbuat untuk menyiapkannya secara dini.

Sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada seluruh komponen masyarakat di wilayah, bahwa logistik wilayah guna pertahanan negara akan bergantung kepada kesiapan wilayah itu sendiri. Oleh karena itu, pendalaman pemahaman tentang pertahanan negara bersifat semesta terlebih dahulu harus mendapat respon positif dengan satu pandangan yang sama oleh seluruh masyarakat di wilayah dengan metoda sosialisasi.

Oleh: Pokja Puslitbang Strahan Balitbang Dephan

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.