Konsep Pembangunan Infrastruktur Dengan Kriteria Pertahanan

datinlitbang's picture
Infrastruktur

Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Misalnya jaringan jalan, dimana jalan adalah merupakan sarana yang salah satu fungsinya dapat dipengaruhi dan mempengaruhi beberapa sektor lainnya seperti : Pemukiman, perdagangan, kawasan industri, wilayah pusat pemerintahan dan lain sebagainya, sehingga setiap kali terjadi pembangunan Infrastruktur seyogyanya diperlukan koordinasi secara mendalam dan antisipatif antar institusi terkait agar kemanfaatannya dapat berfungsi secara maksimal dan berdayaguna tinggi serta nyaman bagi masyarakat pengguna.

Beberapa contoh hasil pembangunan infrastruktur di Indonesia (misalnya jalan) terkadang hanya bermanfaat bagi pengguna diluar pejalan kaki saja (tidak adanya trotoar, alih fungsi trotoar), disisi lain pelaksanaan pembangunannya saling tumpang tindih, misalnya untuk hal-hal yang terkait antara lain : jaringan telepon, listrik, irigasi, penghijauan, lampu lalu lintas, rambu-rambu, pusat perdagangan, papan iklan, perubahan peruntukan wilayah (konsistenitas), tugas, kewajiban, kewenangan dan tanggungjawab pelaku pembangunan dan lain-lain.

Infrastruktur yang baik adalah berjalan sesuai fungsinya, mampu untuk mendukung dinamika dan meningkatkan ekonomi, mensejahterakan masyarakat serta diharapkan dapat berfungsi untuk mendukung sistem pertahanan Negara bilamana suatu saat dibutuhkan seperti misalnya bila terjadi bencana alam, ancaman (teror), huru-hara dan bahkan bila terjadi perang.

Infrastruktur yang ada di Indonesia (misalya jalan) bila dilihat dari kacamata saat kegiatan pembangunan berlangsung, nampaknya yang ada adalah sebatas memperbaiki dan merubah semata tanpa memikirkan keselamatan dengan merugikan pihak lain seperti hilangnya/minimnya fasilitas trotoar bagi pejalan kaki dan nampak belum adanya upaya untuk membangun infrastruktur khususnya yang mempunyai kriteria pertahanan seperti : jaringan jalan, komunikasi, kelistrikan, kesehatan, air bersih, pusat konsentrasi masyarakat seperti pasar, stadion, pelabuhan udara dan laut, kawasan industri, perumahan, pusat pemerintah dan lain-lain yang mampu berperan dan mendukung, baik pada saat negara dalam keadaan normal maupun darurat.

Pembangunan Infrastruktur dan Peranannya.

1. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan tingkat kepentingan, sehingga diperlukan skala prioritas pembangunannya, ada yang cukup dilaksanakan sekali saja dengan perawatan yang berlanjut, namun juga ada yang sifatnya dinamis dan berpeluang berkembang. Dalam setiap pembangunan jenis infrastruktur tidak dapat terlepas begitu saja terhadap infrastruktur yang sudah ada maupun kemungkinannya untuk rencana pengembangan kedepan, sehingga perlunya dibuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), RUTR adalah acuan yang perlu dipahami dan secara konsisten harus dapat dilaksanakan sesuai yang ditetapkan.

Peta asta gatra (geografi, demografi dan kondisi sosial) suatu wilayah baik yang berupa informasi tektual maupun peta rupa bumi adalah merupakan sumber informasi yang perlu diketahui dan diantisipasi dalam saat pembuatan RUTR maupun RUTRW karena dari data tersebut dapat diantisipasi tingkat kebutuhan saat sekarang dan yang akan datang, dengan demikian khususnya bagi pengembangan wilayah (RUTRW) sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan mulai dari awal secara terprogram dan antisipatif serta perlunya masukan dari beberapa institusi terkait termasuk Departemen Pertahanan didalam perencanaannya agar didalam pembangunannya terjadi keharmonisan dan tidak tumpang tindih, siapa berbuat apa, serta diharapkan infrastruktur yang dibangun nantinya tidak saja bermanfaat bagi pengguna tapi juga mampu berperan dalam situasi negara dalam keadaan normal maupun darurat. Sedangkan bagi wilayah yang tingkat dinamikanya tinggi seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya diperlukan pemikiran untuk perlunya relokasi atau pembagian wilayah secara bertahap, misalnya dimana pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pemukiman sehingga arus pemanfaatannya akan maksimal, praktis, ekonomis dan efisien.

Sampai saat ini masih sering terlihat dalam setiap pembangunan dan pengembangan infrastruktur berjalan sendiri-sendiri, tidak ada koordinasi dengan pemerintah, khususnya tentang bagaimana aturan yang berlaku dan spesifikasi teknis baku misalnya irigasi, jalan, telekomunikasi, kelistrikan, kesehatan, pengaruh imbal balik dari dan ke wilayah disekitarnya yang baik serta layak untuk diterapkan. Terkadang pengembang hanya membangun sekedar pemenuhan

syarat kelengkapan semata (bukan kelayakan) dan pemerintah kurang peduli, sehingga yang terjadi hanyalah munculnya sebuah bangunan yang kurang dapat dipertangungjawabkan kualitasnya dan termasuk bangunan vital seperti : pusat distribusi listrik, menara telekomunikasi, gudang amunisi, pabrik bahan kimia, saluran pembuangan limbah beracun dan berbahaya dan lain-lain yang berada di sekitar pemukiman padat tanpa adanya unsur pertahanan dan keamanan yang memadai. Hal demikian sangat mengganggu kenyamanan masyarakat setempat dan juga merupakan hal rawan yang dapat dimanfaatkan (misalnya sabotase atas obyek vital tersebut) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi seperti ini akan terus berlanjut selama tidak adanya aturan baku serta kurangnya kepedulian pemerintah dalam menyikapi dampak negatif dari setiap pembangunan infrastruktur.

Pemerintah harus peduli dan perlu menerbitkan serta mensosialisasikan aturan dan spesifikasi teknis baku terhadap semua jenis infrastruktur yang akan dibangun beserta sangsi tegas bagi pengembang bilamana aturan yang ada dilanggar. Disisi lain pemerintah dalam menyikapi dan mengambil kebijaksanaan terhadap pemanfaatan infrastruktur yang ada kurang peduli, hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan infrastruktur yang ada sering melenceng dari tujuannya misalnya : perilaku angkutan kota (seperti angkot, bus, kereta api), shelter, pasar, badan jalan, jalur hijau, trotoar, jembatan penyeberangan, pencurian listrik dan lain-lain)

2. Peranannya. Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, maksud dan tujuan tidak saja bermanfat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan tingkat kemanfaatannya.

Infrastruktur dapat digolongkan kedalam beberapa kategori antara lain :
a. Obyek Rahasia : gedung pusat pemerintahan, pusat penelitian, instansi militer, instansi polisi, BIN
b. Obyek vital : pusat & jaringan listrik, pusat & jaringan komunikasi, pusat perdagangan, pusat eksplorasi, pusat konsentrasi masyarakat, bendungan, sarana & prasarana transportasi, sentra sembilan bahan pokok, kawasan industri.
c. Obyek strategis : pabrik alat tempur militer, pabrik obat-obatan, radar pengamat, garis perbatasan
d. Obyek umum : bangunan fasos & fasum (pendidikan, peribadatan, tempat hiburan, taman, jalur hijau dll).

Uraian diatas menggambarkan tujuan daripada dibangunnya infrastruktur adalah untuk mendukung kepentingan masyarakat umum, bangsa dan negara yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri termasuk untuk memenuhi tuntutan kebutuhan yang diakibatkan oleh kemungkinan munculnya berbagai ancaman dari dalam dan luar negeri.

Kondisi saat ini.
Pembangunan Infrastruktur di Indonesia masih terkesan sendiri-sendiri, pemerintah belum sepenuhnya menerapkan suatu rumusan tentang aturan baku spesifikasi teknis, dana yang terbatas, tidak konsisten dengan ketentuan yang ada, kurang antisipatif, tidak memikirkan faktor pertahanan (belum ada ketentuan apa yang dimaksud dengan kriteria pertahanan).
Secara geografi Indonesia diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, berbatasan langsung dengan 3 (tiga) negara yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, disisi lain bentuk negara Indonesia adalah kepulauan, beragam suku dan budaya.

Dari sisi geografi, kondisi semacam ini merupakan suatu keuntungan bagi Indonesia karena merupakan posisi strategis bagi kegiatan antar benua, namun disisi lain juga diperlukan langkah antisipatif terhadap kemungkinan kegiatan ilegal yang dapat ditimbulkannya.
Dari sisi berbatasan dengan negara, dikaitkan dengan bentuk kepulauan negara Indonesia, adalah merupakan suatu tantangan bagi pemerintah, hal tersebut dikarenakan :
1. Wilayah perbatasan relatif jauh dari pantauan pemerintah pusat
2. Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur yang tidak memadai.
3. Kecenderungan masyarakat setempat kepada negara tetangga.
4. Penggunaan mata uang asing (di wilayah perbatasan tertentu)
5. Maraknya penyelundupan
6. Pemalsuan dokumen
7 Pemanfaatan jalan setapak
8. Terjalinnya hubungan keluarga diantara masyarakat perbatasan
9. Tenaga kerja
10. Banyaknya pulau-pulau kecil disekitar perbatasan
11. Kesenjangan tingkat ekonomi

Kriteria pertahanan.
Dalam pembangunan infrastruktur dengan kriteria pertahanan seyogyanya sudah dipahami apa yang dimaksud dengan kriteria pertahanan itu sendiri. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kriteria pertahanan seperti yang diungkapkan Kabalitbang Dephan, Prof. Ir. Lilik Hendrajaya MSc., Phd bahwa kriteria pertahanan mencakup beberapa hal antara lain :
1. Peta potensi , RUTR dan RUTRW Pertahanan.
2. Jalan akses untuk rescue.
3. Critical Condition before failure. 4. Mitigasi (long term) and preventive (short term) sebelum bencana alam terjadi
5. Infrastruktur, mobilisasi, dukungan logistik
6. Memacu pertumbuhan masyarakat yang cerdas dan maju. 1

Infrastruktur dengan kriteria pertahanan.
Infrastruktur (prasarana) adalah bangunan atau fasilitas fisik yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu masyarakat.
Dalam pembangunan infrastruktur diharapkan juga memperhatikan aspek pertahanan negara. UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang berisi antara lain :

1. Pasal 7 (3) Sishanneg dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.
2. Pasal 8 (1) Komponen cadangan, terdiri atas warga negara, sumberdaya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.
3. Pasal 16 (7) Menhan bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi lainnya menyusun dan melaksanakan renstra pengelolaan sumberdaya nasional untuk kepentingan pertahanan
4. Pasal 20 (3) Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan, yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ancaman.
Dalam mengantisipasi pembangunan infrastruktur dengan kriteria pertahanan yang mampu untuk mendukung pertahanan negara bila dihadapkan kepada kondisi negara dalam keadaan darurat adalah dengan mengantisipasi terhadap Jenis ancaman non-militer yang kemungkinan akan dihadapi antara lain :

1. Konflik – Etnis, Agama, Ras
2. Separatisme – Militer & Diplomasi
3. Provokasi informasi– Info Defence
4. Terorisme – Anti terorisme
5. Bio /Chemo-terorisme – Bio Defence
6. Bencana Alam – Geo Defence 1

Dalam konteks strategis, diperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan Indonesia dimasa datang, meliputi :

a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.

b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

d. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas.

e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.

f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.
g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.

h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.

i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.

Kepentingan Nasional
Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sangat penting menjamin tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke. Wilayah negara Indonesia yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi sangat strategis di antara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudra Pasific dan Samudra Hindia.
Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia.
Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.
Disamping itu, kondisi obyektif Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar (sekitar 210 juta jiwa) dan tingkat pluralitas yang sangat tinggi (suku, agama, ras dan golongan), mengandung dimensi positif dan negatif. Kondisi obyektif tersebut berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, dalam berbagai keragaman aspek kehidupan bangsa, maka persatuan bangsa dan keutuhan kesatuan wilayah Indonesia merupakan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik tersebut berkembang dalam dua dimensi pemikiran dasar, yakni kewilayahan sebagai suatu realita dan kehidupan masyarakat sebagai suatu fenomena hidup. Perjuangan untuk memenuhi kepentingan nasional tetap berlandaskan pada dua dimensi pemikiran. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. 2

Kondisi Yang diharapkan.
Dari uraian tersebut diatas, dalam rangka rencana pembangunan infrastruktur diperlukan skala prioritas berdasarkan pemikiran antisipatif kedepan dan perlunya standar baku tentang spesifikasi teknis infrastruktur berkriteria pertahanan yang diprakarsai oleh Departemen Pertahanan RI dan TNI bekerjasama dengan institusi terkait lainnya untuk dituangkan kedalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) termasuk didalamnya perlunya payung hukum atas bentuk kerjasama, tugas dan tanggung jawab setiap institusi terkait serta harus dilaksanakan secara konsisten berdasarkan RUTR/RUTRW yang akan ditetapkan oleh Tim Perumus nantinya.
Mengingat program pembangunan infrastruktur dengan kriteria pertahanan sangat diperlukan namun tidak mudah untuk dapat dilaksanakan, maka diperlukan sosialisasi berkelanjutan bagi semua komponen bangsa mulai dari lembaga pendidikan (perlunya kurikulum tentang arti pentingnya infrastruktur) sampai pada para pelaku pembangunan tentang aturan dan program pemerintah yang akan diterapkan.
Tidak menutup kemung-kinan Pemerintah perlu membuat proyek percontohan pembangunan infrastruktur dengan kriteria pertahanan yang dapat dimulai pada daerah perbatasan.
Penentuan skala prioritas pembangunan infrastruktur dengan kriteria pertahanan tentunya dikaitkan dengan setiap program dan potensi yang ada disetiap wilayah otonomi daerah (OTDA), dengan demikian nantinya diharapkan tingkat kemanfaatannya baik bagi kepentingan masing-masing wilayah dan kepentingan pemerintah pusat dapat berjalan sinergi sesuai yang diharapkan, sehingga ketahanan nasional diharapkan akan muncul seirama dengan tingkat kemanfaatan infrastruktur yang ada untuk mampu mendukung kepentingan pertahanan negara.

Oleh : Fadjar Suryanto, Puslitbang Iptekhan Balitbang Dephan

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.