Analisa Problema Sdm Ex Kamra Dan Pemanfaatan Sebagai Tenaga Bantuan

datinlitbang's picture
kamra

Letak Indonesia yang strategis dengan konfigurasi wilayah yang terdiri dari ribuan pulau tersebar di perairan nusantara serta kekayaan alamnya yang berlimpah menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Indonesia masa lalu.

Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Indonesia terdiri dari puluhan suku bangsa, etnik dan agama serta adat istiadat yang berbeda. Kondisi demikian sering kali menimbulkan friksi sosial hingga gejolak sosial di daerah tertentu. Pada saat-saat menjelang dan selama perhelatan politik seperti Pemilu atau penggantian Kepemimpinan lemabaga pemerintahan di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sering terjadi eskalasi sosial yang menguat yang muncul dalam bentuk unjuk rasa, pemogokan massal hingga kerusuhan sosial. Oleh karena itu pada saat peristiwa-peristiwa tersebut diperlukan penambahan aparat keamanan karena jumlah anggota Polri sebagai aparat keamananan masih sangat kurang. Pada Pemilu dan SU MPR tahun 1999 pemerintah (dhi Polri) merekrut sejumlah anggota masyarakat yang dipilih sesuai persyaratan menjadi aparat Keamanan Rakyat (Kamra). Tugas pokok Kamra ini adalah membantu tugas polisi di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Sesuai perjanjian yang disepakati anggota Kamra pada Desember 2000 masa baktinya selesai dan dibubarkan selanjutnya mereka akan dikembalikan ke masyarakat. Pembubaran ini mendapat reaksi dan menimbulkan keresahan bagi sebagian besar anggota Kamra. Kereka menuntut agar pengabdian mereka diperpanjang atau diberikan pekerjaan lain untuk masa depan. Sehubungan dengan itu, Dephan melalui Puslitbang SDM Balitbang Dephan mengadakan analisa bagaimana mencari pemecahan masalah SDM Ex-Kamra agar tidak menimbulkan masalah baru yang mengganggu keamanan nasional.

LANDASAN PEMIKIRAN.

Landasan Perundang-undangan.

1. Landasan Idiil Pancasila. Pancasila sebagai Dasar Negara menjadi sumber hukum dan perundang-undangan. SDM Ex-Kamra yang tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagai tenaga bantuan Polri, merasa berhak mendapat perlakuan yang bijak dan adil.

2. Landasan Konstitusional UUD 45. Bab XII UUD 45 (hasil amandemen ke 4) pasal 30 ayat (1): tentang Warga Negara Wajib dan berhak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

3. Landasan Visional Wawasan Nusantara (Wasantara). Dalam azas-azas Wasantara antara lain disebutkan :

a. Azas Kepentingan bersama; yang mengandung makna bahwa dalam menghadapi masalah nasional/bangsa kita sebagai warga negara dituntut untuk mampu menempatkan kewajiban (sebagai WNI) di atas hak, dengan demikian diharapkan tumbuh rasa pengabdian kepada bangsa dan negara.

b. Azas Keadilan; mengisyaratkan kita dalam menghadapi atau memecahkan suatu masalah bangsa harus menggunakan pendekatan rasa keadilan yang proposional.

4. Landasan Konsepsional Ketahanan Nasional (Tannas). Tannas dibangun dari kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi setiap aspek kehidupan bangsa (Ipoleksosbud Hankam) dalam rangka stabilitas nasional sebagai prasyarat pembangunan di segala bidang kehidupan.

KONDISI SDM EX-KAMRA SAAT INI.

“Rekruitment’ Kamra sebagai tenaga bantuan Kamtibmas mengandung maksud penyadaran dan penunaian hak serta kewajiban Bela Negara dengan tujuan khusus untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif dari peningkatan suhu politik nasional menjelang dan pada saat SI MPR hingga Pemilu 1999. Pada awal tahun 1999, Dephan berhasil merekrut 41.429 orang Kamra yang ditempatkan di 17 wilayah propinsi dengan beberapa alasan :

1. Alasan Pembentukan. Kamra dibentuk dengan alasan terjadinya instabilitas keamanan menghadapi Pemilu tahun 1999 dikarenakan munculnya puluhan Parpol-parpol baru, padahal pada Pemilu-pemilu sebelumnya hanya terdiri dari tiga Parpol. Tugas utama yang dibebankan kepada Kamra tersebut adalam membantu Polri dalam :

a. Pengamanan Sidang Istimewa MPR tahun 1999.

b. Mensukseskan Agenda Nasional Pemilu tahun 1999

c. Mengatasi akses tindakan PHK yang menimbulkan pengangguran.

Kamra dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendesak dikarenakan jumlah personil Polri yang sangat kurang ( + 200.000 orang). Sedangkan rasio yang wajar adalah 1 Polri : 1.200 penduduk.

Paska pemerintahan Orba, masyarakat merasa bebas dari tekanan politik yang sudah mengungkung mereka puluhan tahun. Ekspresi kebebasan yang berlebihan (euforia demokrasi) ini terjadi bebarengan dengan kesulitan/krisis dibidang ekonomi dan pengagguran. Hal tersebut mengundang tindakan pelanggaran hukum seperti pencurian/perampokan, merebaknya peredaran narkoba, pornografi dan lain-lain, yang sangat sulit diatasi oleh aparat Polri yang jumlahnya terbatas.

2. Alasan Pembubaran Kamra. Undang-undang No. 56 tahunn 1999 tentang Ratih, psl 19 mengatakan bahwa wajib bhakti Ratih paling lama 1 tahun dan secara sukarela dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Sehubungan dengan itu Menhan menerbitkan S.T. Menhan RI Nomor : ST/59/2000 tanggal 26 Juni 2000 tentang Pengakhiran Masa Darma Bhakti Kamra tmt 30 Desember 2000 sebagai implementasi Undang-Undang tersebut di atas. Sebelum itu Menhan telah menerbitkan Surat Keputusan perpanjangan tugas Kamra, yakni Skep Menhan RI Nomor : Skep/1223/X/1999 tanggal 26 Juni 2000.

Secara politis, setelah Pemilu 1999 suhu politik mulai menurun, situasi kondisi masyarakat kembali tenang. Secara ekonomi, keterbatasan dana pemerintah tidak memungkinkan lagi dapat membiayai perpanjangan masa bhakti Kamra. Di lain pihak kondisi Kamtibmas Paska Pemilu 1999/relatif aman terkendali.

3. Distribusi Ex Kamra.

a. Ex Kamra yang tersalur. Guna menghindari reaksi yang semakin luas akibat dampak pembubaran Kamra, maka Dephan memprakarsai rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk perusahaan Swasta PT. Astra Internasional Group guna mencari solusi penyaluran Ex Kamra. Respon dari beberapa instansi. :

  • Depnakertrans, menyiapkan program; Relokasi transmigrasi = S.104 KK; Perkebunan di Riau = 350 orang; BLK Prop Jambi = 3.830 orang.

  • Depdagri & Otda, cq. Pemda DKI menampung sebanyak = 2500 orang (Sebagai Hansip).

  • PT. Astra Internasional menampung 3.400 orang (sebagai security).

b. Ex Kamra yang belum tersalur. Berdasarkan data terakhir tahun 2000 tercatat 26.898 orang (data Polri) Ex Kamra belum tersalurkan. Kendala yang menghambat sulitnya penyaluran tenaga Ex Kamra ini adalah bekal kemampuan yang dimilikinya, dikarenakan baik dari segi latar belakang pendidikan maupun pengalaman kerja, tidak memenuhi syarat yang dituntut instansi calon penampung. Pemanfaatan Ex Kamra oleh Instansi Pemerintah dan Swasta.

1) Pemda dan Polri

Pemda DKI, dari 10.057 tersalur 4000 orang.

Pemda Propinsi Sumut dari 879 tersalur 39 orang.

Pemda Sulsel, dari 2004 orang 30 orang mengundurkan diri, 6 orang meninggal, 37 orang desersi.

Polda Bengkulu; dari 200 orang hanya tersalur 18 orang.

Polda Sulsel, dari 800 orang tersalur 268 orang di lingkungan Pemda, Pertamina, PLN dan Perkebunan (Swasta).

Pemda Jateng, dari 4002 orang, 55 orang tersalur sebagai TKI.

Pemda DI Yogjakarta, dari 1000 orang, 1 orang jadi lurah.

Polda Kalsel, dari 1000 orang, tersalur 304 orang di lingkungan Pemda, Polda, perusahaan pelayaran dan BRI.

Polri Ex Kamra yang menjadi anggota Polri; Sumut 10 orang, Sulsel 40 orang, Bengkulu 6 orang, Jateng 89 orang (sebagai TNI), Yogjakarta 16 orang, Jatim 194 orang, dan NTT 4 orang.

2) BUMN/TNI/Swasta

Sumut 27 orang ( 5 orang di PT. Ineeum, 2 orang TNI-AD, 20 orang di perusahaan swasta).

Bengkulu, dari 107 orang (14 orang di BUMN 3 orang TNI-AL 48 orang Swasta, 42 orang wirausaha).

Jateng 189 orang 33 orang TNI, 948 swasta, 180 disersi, 6 orang meninggal).

Yogjakarta, 23 orang ( 1 orang TNI, 19 orang Satpam, 1 orang Pertambangan, 2 orang BRI Pemda dan Swasta).

Kalbar, 134 orang (3 orang TNI-AD, 131 orang di Pemda dan Swasta).

Kalsel, 102 orang mengundurkan diri.

c. Dampak Pembubaran Kamra.

Aspek Politik. Secara hukum tidak ada kewajiban pemerintah untuk memperpanjang kembali penugasan Ex Kamra, namun meningkatkan keresahan yang meluas, secara moril terdorong untuk memperhatikan nasib mereka.

Aspek Ekonomi/Kesejahteraan. Unjuk rasa yang dilakukan Ex Kamra di Sulsel melibatkan + 1000 orang pada tanggal 8 Desember 2000, ini sebagai wujud keresahan Ex Kamra yang kesulitab memenuhi ekonomi keluarga, akibat kehilangan pendapatan sebagai tenaga Kamra.

Aspek Hankam. Dengan adanya masalah Ex-Kamra telah meningkatkan instabilitas Kamtibmas di setiap daerah. Bagi anggota Ex Kamra sendiri, kondisi menganggur menyebabkan rasa tidak aman di satu sisi, kualifikasi pelatihan ala militer yang mereka terima, di sisi yang lain dapat mengundang penyalahgunaan kemampuan Ex Kamra.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.

1. Global. Di Era globalisasi, masalah-masalah lokal akan dengan mudah dan dapat diketahui oleh lingkungan global Hal ini dimungkinkan, mengingat saat ini banyak LSM/NGO yang punya perhatian besar dengan isu-isu yang berkaitan dengan HAM.

2. Regional. Sejak terjadinya serangan terorisme 11 September 2001 di USA dan pemboman di Bali 12 Desember 2002, isu terorisme mendapat perhatian khusus di lingkungan Asean. Masalah-masalah yang menyangkut keresahan publik di suatu negara juga tak luput dari perhatian Forum Regional Asean (FRA).

3. Nasional.

a. Kondisi Politik. Banyaknya parpol dan LSM dalam situasi euforia demokrasi serta munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat menyulitkan penataan dan pembenahan mekanisme kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang aman, tertib dan damai.

b. Kondisi ekonomi. Kondisi perekonomian negara yang sedang mengalami resesi, menyebabkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut sehingga dengan terpaksa melakukan PHK sepihak, akibatnya pengangguran semakin meluas. Pengangkatan anggota masyarakat sebagai Kamra menjadi suatu kebanggaan dan mereka berharap sekali untuk terus diperpanjang atau dapat disalurkan ke pekerjaan lain karena sebagian besar dari Kamra tidak punya alternatif pekerjaan lain.

c. Kondisi Sosial Budaya (Konsosbud). Konsosbud Indonesia sejak beberapa dekade terakhir ini mengalami proses degradasi, sebagai akibat dari beberapa faktor intern maupun ekstern. Secara intern, ikatan kekeluargaan dan primordialisme sudah semakin luntur sehingga memunculkan sikap individualisme. Masyarakat “Paguyuban” berubah menjadi masyarakat “Palembayan”, sikap kepedulian antar warga masyarakat dalam proses yang semakin menurun.

d. Kondisi Hankam. Pada saat pemerintahan era orba, pendekatan keamanan lebih mengedepan daripada pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Di era Paska Orba (reformasi) terjadi sebaliknya, bahkan sebagian kelompok masyarakat merasa “alergi” dengan pendekatan keamanan. Akibatnya, seringkali penyelesaian suatu masalah sosial berlarut-larut, menggantung tak kunjung selesai secara tuntas.

e. Otonomi Daerah (Olda). Pada awal implementasi Otda, kondisi pemerintahan daerah mengalami “transisi”. Kebijakan Nasional tentang pembentukan Kamra yang faktanya ditempatkan di daerah asal Kamra itu sendiri, seyogianya Pemda mengambil peran aktif dalam pemecahan masalah Ex-Kamra ini. Karena masalah keamanan daerah menjadi tanggung jawab daerah setempat.

4. Peluang. Sebagai warga negara yang telah mendapat pendidikan dan pengalaman di bidang Hankam, Ex-Kamra merupakan potensi yang berpeluang dapat digunakan.

a. Sumber Personil TNI/Polri : termasuk PNS di lingkungan TNI-Polri dan pemerintahan.

b. Sumber Untuk Mengisi Lapangan Kerja. Bermodalkan wawasan kebangsaan dan disiplin yang telah ditempa pengalaman selama bertugas sebagai Kamra merupakan “Tenaga Siap Pakai” untuk mengisi kebutuhan personil dilapangan kerja tertentu.

c. Sumber Tenaga Bantuan. Bilamana instansi/lembaga penerima lapangan kerja tidak siap menerima Ex-Kamra sebagai karyawan tetap, mereka dapat diterima sebagai tenaga bantuan “part timer” atau tenaga kontak sementara.

5. Kendala

a. Kondisi ekonomi Negara. Kondisi Ekonomi Negara yang belum pulih dari krisis, menyebabkan rekrutmen tenaga kerja sangat terbatas baik di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta.

b. Kualitas SDM Ex-Kamra. Latar belakang pendidikan yang rendah dan pengalaman kerja yang minim, personil Ex-Kamra tidak dapat memenuhi kebutuhan bursa tenaga kerja yang memerlukan persyaratan profesional dan keahlian serta batas usia tertentu.

ANALISA PROBLEM SDM EX-KAMRA DAN PEMANFAATANNYA.

1. Aspek Politik dan Pemanfaatannya. Penyelesaian pengakhiran penugasan Kamra oleh beberapa instansi terkait dan PT. Astra Internasional yang dikoordinasikan Dephan, memutuskan sebagai berikut :

a. Pengakhiran penugasan/bhakti tenaga Kamra pada tanggal 31 Desember 2000.

b. Akan memberikan prioritas dan kemudahan bagi SDM Ex-Kamra dalam mengisi pelauang ketja dan pelatihan kerja.

c. Pemerintah akan memberikan tunjangan pengakhiran darma bhakti Kamra sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada setiap Ex-Kamra.

d. Pemerintah akan berusaha membantu Kamra mencarikan lapangan kerja baru.

Dari keputusan tersebut, menyangkut point b dan d, Depdagri dan Otda mengadakan Rakor guna membahas penanganan tindak lanjut masalah Ex-Kamra ini. Mendagri dan Otda memberikan pengarahan kepada para Gubernur, Bupati/Walikota agar berupaya menyelesaikan masalah Ex-Kamra di daerah masing-masing.

2. Aspek Keamanan Pemanfaatan SDM Ex-Kamra. Tenaga Ex-Kamra yang merasa diperlakukan tidak adil setelah dikembalikan ke masyarakat dan tidak mendapatkan penyelesaian untuk bekerja/mendapat nafkah dari pekerjaan lain, terus melakukan demonstrasi. Mereka didukung oleh pihak-pihak tertentu yang bersimpati terhadap nasib mereka. Hal ini akan menurunkan stabilitas Hankam dan mengganggu proses pemulihan situasi kondisi negara yang sedang dilanda krisis ekonomi dan transisi demokrasi.

3. Aspek Kesejahteraan Pemanfaatan SDM Ex-Kamra. Masalah SDM Ex-Kamra yang paling menyita perhatian publik adalah demo-demo yang dilakukan oleh Ex-Kamra Timor-Timur. PHK sebagai Kamra sangat dirasakan oleh mereka. Dibantu oleh Tim Advokasi PLBHN Kedsindo mereka menuntut kompensasi yang lebih besar (Rp. 25.000.000,-/orang) dan mengancam Presiden RI untuk diadukan ke Mahkamah Internasional (MI) bilamana tuntutan tidak dipenuhi setelah dilaksanakan audiensi, kepada semua Ex-Kamra Timtim (630 orang) diberikan tunjangan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dan bantuan akomodasi dan transtormasi khusus kepada perwakilan mereka yang datang ke Jakarta sebesar Rp. 8.000.000,- kepada mereka (215 orang perwakilan) diperintahkan agar segera kembali ke NTT dan melaksanakan program Pemda setempat.

4. Kondisi yang diharapkan dari Pemanfaatan SDM Ex-Kamra. Pemanfaatan SDM Ex-Kamra hendaknya dikaji dari berbagai aspek kehidupan Ipoleksosbud Hankam.

a. Reformasi Kehidupan Politik. Dalam reformasi politik nasional meliputi aspek-aspek struktur, kultur, proses dan komunikasi politik. Struktur politik, yang terdiri unsur lembaga pemerintahan (Supra Struktur) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan (Infra Struktur) diharapkan memiliki kesamaan visi, persepsi, kebijakan dan upaya-upaya strategis serta konsepsional dalam menangani setiap masalah nasional, termasuk masalah SDM Ex-Kamra. Kultur Politik selama ini diwarnai budaya politik yang bersifat paternalistik dan feodalistik. Untuk ke depan diharapkan tumbuh dan berkembangnya budaya politik partisipasi, sehingga inisiatif dan kreativitas masyarakat dapat membantu pemecahan solusi masalah nasional yang dihadapi bangsa ini. Proses dan komunikasi politik, proses politik dalam penyelesaian tahap permasalahan bangsa diharapkan berlangsung terbuka/transparan adil, jujur dan konsekuen dalam iklim komunikasi yang demokratis-dialogis.

b. Reformasi Kehidupan Ekonomi. Sesuai TAP MPR Nomor: II/MPR/2000, tentang Pemulihan Perekonomian Nasional dikandung hal-hal sebagai berikut: Keamanan dibidang Pangan, program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, dan transformasi struktur ekonomi. Penyelesaikan masalah SDM Ex-Kamra hendaknya dipecahkan melalui tiga point pendekatan tersebut, mengingat hakekatnya masalah SDM Ex-Kamra ini esensinya adalah kesulitan ekonomi.

c. Reformasi Kehidupan Sosial Budaya. Seiring dengan krisis ekonomi, terjadi pula degradasi nilai-nilai sosial-budaya dalam masyarakat Indonesia. Kehidupan sosial “Gotong Royong” dan kohesi sosial sedang mengalami proses kemunduran. Di sisi lain, nilai budaya bangsa juga mengalami ancaman yang serius. Globalisasi informasi telah meningkatkan masuknya budaya asing (budaya “Barat”) masuk dengan derasnya tak mampu lagi dibendung dengan “filter/saringan” yang ada. Salah satu akses atau dampak dari proses akulturasi budaya Barat tersebut adalah “sikap memaksakan kehendak” untuk mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan segera mungkin tanpa memperdulikan dampak negatif yang ditimbulkan (mengabaikan tanggung jawab). Akibat lebih lanjut timbul ketidak-tertiban (disorder) dan ketidakamanan dalam masyarakat. Pemberdayaan moralitas masyarakat melalui peningkatan pembinaan agama dan menghidupkan lagi pelajaran budi pekerti di sekolah-sekolah diharapkan merupakan satu solusi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut di atas.

PEMANFAATAN SDM EX-KAMRA SEBAGAI TENAGA BANTUAN.

Pemanfaatan SDM Ex-Kamra yang belum tertampung untuk tenaga bantuan (Taban), kiranya merupakan alternatif jalan keluar yang paling memungkinkan, karena Taban diperlukan di banyak instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah dan tidak terikat ketentuan format birokrasi yang baku dan ketat. Langkah-langkah yang dapat diambil.

1. Kebijaksanaan.

a. Memberikan prioritas dan kemudahan kepada SDM Ex-Kamra untuk memanfaatkan peluang-peluang kerja yang tersedia.

b. Membantu mencarikan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kemampuan SDM Ex-Kamra.

c. Pemanfaatan ulang SDM Ex-Kamra pada Pemilu tahun 2004.

2. Strategi.

a. Inventarisasi dan perekrutan kembali SDM Ex-Kamra untuk kesiapan Pemilu 2004 atau tenaga bantuan yang lain, ditindaklanjuti dengan latihan-latihan penyegaran atau Diklat yang lain.

b. Membantu Pemda dengan menggarap lahan pertanian atau perikanan atau Industri kecil yang potensial dikembangkan.

c. Melaksanakan program Transmigrasi di daerah-daerah yang potensial atau di daerah setempat (Translok).

d. Mengembangkan pulau-pulau kosong di wilayah perbatasan negara.

e. Dikirim ke luar negeri sebagai TKI.

3. Upaya Pemanfaatan.

a. Membantu Polri. Dalam hal pengaturan lalu lintas, penjagaan Pos Kamling/Tahanan, pengawetan tatanan barang/dokumen penting, patroli, Dalmas, penegakan Hukum, Pan Obyek vital/fogis, dan lain-lain.

b. Membantu Pemda. Dibidang pembangunan daerah, “Crash Program” pemanfaatan “Lahan Tidur” dan lain-lain.

c. Membantu TNI. Membantu pengintaian, tugas-tugas intel, ops bhakti TNI, dan lain-lain.

d. Instansi Non Pemerintah. Kamra dapat digunakan untuk bantu tugas-tugas lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau membantu menyelesaian masalah-masalah yang dihadapi masyarakat seperti macam-macam bencana seperti kebakaran, tanah longsor, letusan gunung api, membantu penyelenggaraan PPBN Kamra juga dapat diangkat menjadi tenaga Hansip dan warna baik sebagai tenaga pengganti ataupun tenaga baru.

KESIMPULAN.

a. Pemanfaatan SDM Ex-Kamra belum memenuhi harapan mengingat kondisi Ex-Kamra yang tidak sesuai persyaratan lapangan kerja.

b. Pembubaran Ex-Kamra berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan nasional karena dipengaruhi kondisi-kondisi asosial ekonomi

c. Upaya pemanfaatan SDM Ex-Kamra sebagai tenaga bantuan dilaksanakan melalui konsepsi : kebijaksanaan, strategi dan upaya pemanfaatan SDM Ex-Kamra didasarkan pada perkembangan status dan kondisi serta kemampuan pemerintah.

SARAN

a. Pembinaan dan pemberdayaan kembali SDM Ex-Kamra perlu dipertimbangkan secara komperhenship.

b. Mengalokasikan SDM Ex-Kamra untuk keperluan Pemilu dan sidang Umum MPR tahun 2004 sesuai dengan kebutuhan wilayah.

c. Mengarahkan Ex-Kamra yang belum tersalur untuk kegiatan agribisnis sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kewirausahaan.

d. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan pihak terkait dalam rangka mensosialisasikan dan memecahkan masalah Ex-Kamra.

Oleh : Kolonel Ctp Drs. Umar S. Tarmansyah

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.