Aktualisasi Peran Koter/Apter Di Era Reformasi

datinlitbang's picture
TNI AD

Sejalan dengan reformasi di segala bidang dan aspek kehidupan paska keruntuhan Rejim Orde Baru, TNI telah menyikapinya secara positif. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya konsep Paradigma Baru TNI sebagai wujud dari upaya reformasi internal di tubuh TNI, tak lama setelah era reformasi nasional digulirkan, TNI secara “Gentleman” dan dewasa mengakui bahwa di masa lalu selama ± tiga dasa warsa telah menampilkan peran fungsi yang berlebihan (distorsi) dari Tupok yang diembannya, sebagai alat pertahanan negara. Peran TNI (saat itu ABRI) terutama Koter/Apter memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masya-rakat, berbangsa dan bernegara. TNI disalah-gunakan bukan sebagai alat negara tapi alat peme-rintah dalam rangka melestarikan kekuasaan. “Tidak ada tugas yang tidak dapat diselesaikan TNI, kecuali tugas pokoknya” itulah sepenggal kalimat yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang mengandung cibiran.

Prestasi seorang prajurit Apter dalam meningkatkan prosentase suara untuk Golkar, seringkali dihargai melebihi prestasi tempur, karena setelah itu prajurit Apter tersebut sudah mengantongi “Credit Point” yang tinggi untuk dapat menduduki jabatan karier atau kekaryaan. Upaya Pembinaan Teritorial (Binter) melalui Kegiatan Teritorial (Giatter) dan Operasi Teritoral (Opster) yang terencana saat itu tidak semata-mata untuk menciptakan stabilitas keamanan dan atau mewujudkan kekuatan ruang, alat dan kondisi perjuangan (RAK Juang), namun tidak lepas dari nuansa penguatan politik pemerintah. Sadar akan kekeliruannya dimasa lalu telah menjadi alat kekuasaan yang kadang-kadang mengorbankan jati di-rinya sebagai prajurit rakyat dan prajurit pejuang, maka TNI tidak mau lagi mengulangi pengalaman pahitnya dan punya keinginan kuat untuk berubah. Lahirnya Paradigma Baru TNI dan bergulirnya reformasi internal TNI, termasuk konsep penataan kembali struktur dan fungsi teritorial merupakan bukti nyata komitmen tersebut. Namun di lain pihak kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berkembang menyimpang dari arah dan tujuan reformasi akibat tuntutan yang berlebihan (euforia) di tengah-tengah keterpurukan ekonomi. Penyimpangan itu diperparah lagi dengan perilaku oknum-oknum tertentu baik di kalangan eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang kurang terpuji menyebabkan banyaknya agenda reformasi tidak berjalan, sehingga muncul kata-kata plesetan reformasi menjadi “deformasi” atau “repotnasi”.

Kondisi demikian telah menimbulkan rasa antipati dan frustrasi pada sebagian warga masyarakat terutama kalangan bawah yang diwujudkan dalam bentuk ketidak-pedulian atas ketertiban dan hukum/peraturan perundang-undangan, partisipasi politik, kontrol sosial serta bela negara. Justru yang merebak di tengah-tengah masyarakat adalah kekerasan, kriminalitas, wacana silang pendapat (saling tuding), hingga keinginan memisahkan diri dari NKRI (seperti di Aceh, Irian Jaya/Papua dan sebagai-nya). Bagaimanakah dalam si-tuasi kondisi yang tidak kondusif seperti itu Komando Teritorial (Koter) harus memerankan dirinya sesuai tuntutan reformasi ?.

Peran Fungsi Koter/Apter Di Era Orde Baru.

Di masa lalu Era Rejim Orde Baru Komando Teritorial / Aparat Teritorial (Koter/Apter) diposisikan demikian strategis, program kegiatannya dirancang atas program jangka pendek (tahunan) jangka sedang (5 tahun) dan jangka panjang (25 tahun). Dalam program biasanya terdiri dari dua kegiatan yaitu : Giatter dan Opster yang dilaksanakan sewaktu-waktu bila diperlukan (insidental). Tujuannya adalah pemberdayaan segenap potensi teritorial yang terdiri dari ruang (geografi + SDA), alat (demografi) dan kondisi juang (Ipoleksosbud Hankam) agar menjadi kekuatan “siap” menghadapi segala bentuk ancaman. Koter pada saat itu mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan penuh untuk melaksanakan program-programnya bahkan diluar itu, masih dibebani dengan embanan tugas-tugas bermuatan politis baik yang diciptakan sendiri maupun yang diberikan dari atasan.

Tugas-tugas khusus yang bermuatan “political mission” me-ngemukakan dominan dilakukan pada setiap menjelang Pemilu. Maka tidak sedikit pejabat teritorial yang merasa stres karena khawatir gagal menjalankan tugas politis yang dibebankan kepadanya. Namun bilamana tugas tersebut dapat dilaksanakan de-ngan sukses, pejabat Teritorial yang bersangkutan mendapatkan penghargaan yang tinggi dan ka-rier selanjutnya terbuka baik untuk jabatan di satuan militer maupun kekaryaan. Pada Era Orde Baru seorang pejabat teritorial memilki posisi begitu strategis dan menentukan. Sebagai alat negara seringkali disalah-artikan sebagai alat pemerintah/keku-asaan. Oleh karena itu pe-ranannya menyentuh hampir semua persoalan yang ada di masyarakat dan berhubungan dengan setiap elemen sosial politik yang ada di masyarakat. Hampir tidak ada celah kesempatan bagi kekuatan parpol/orpol yang beroposisi dengan Golkar untuk mengembangkan kekuatannya, karena selalu dipantau dan diawasi aparat teritorial. Hal ini sejalan dengan tugas sehari-hari Koter untuk memelihara dan meningkatkan stabilitas sosial politik dan keamanan yang pada hakekatnya berarti memelihara dan meningkatkan eksistensi Golkar selaku pemegang supremasi kekuasaan pemerintahan.

Paradigma Baru TNI dan Pengaruhnya Terhadap Koter.  Sejalan dengan tuntutan reformasi, Rapim TNI tahun 1998 telah menghasilkan konsep Paradigma Baru TNI dalam fungsi sosial sebagai hasil reformasi internal TNI tahap I adalah:

Mengubah dari Konsep Menduduki Menjadi Mempengaruhi . Hal ini mengandung arti bahwa peran sospol ABRI/TNI dipandang tidak perlu lagi menempatkan personil dalam jabatan sipil.

Senantiasa Melaksanakan “RoleSharing ” (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya, dalam suatu sistem nasional terpadu. Karena pada dasarnya fungsi dan peran masing-masing merupakan subsistem yang saling mengait dalam rangka mewujudkan kinerja manajemen nasional.

Dengan adanya Paradigma Baru Sospol ABRI/TNI ini sangat berpengaruh terhadap perubahan struktur dan kultur kerja Koter/Apter. Lembaga sospol langsung dilikuidasi disusul dengan likuidasi Badan Pembinaan Kekaryaan ABRI. Sebagai implikasinya, kepadatan kegiatan di Koter berkurang cukup drastis. Pengurangan ini lebih terasa lagi setelah keluarnya TAP MPR Nomor :VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR Nomor : VII/MPR/2000 tentang Ketentuan TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI, minus keamanan yang menjadi tugas pokok Polri.

Pada Rapim TNI tanggal 20 April 2000 diputuskan bahwa TNI tidak lagi mengemban fungsi sospol guna memusatkan perhatian pada tugas pokok pertahanan . Dengan keputusan ini berarti TNI telah menanggalkan Doktrin Dwi fungsi dan secara tidak langsung Paradigma baru TNI di bidang sospol juga berakhir. Langkah-langkah reformasi internal TNI selengkapnya yang telah dilaksanakan adalah :

  • Pemisahan TNI dari Polri

  • Pengakhiran Doktrin kekar-yaan sehingga tidak ada lagi prajurit dinas aktif yang menduduki jabatan kekaryaan.

  • Netralitas TNI dalam Pemilu

  • Penempatan pembinaan organisasi Korpri TNI kembali dalam fungsi pembinaan personil.

  • Membuka badan usaha yang bernaung di bawah yayasan TNI terhadap transparansi profesionalisme berdasarkan kaidah manajemen badan usaha dan audit publik.

  • Memandang setiap masalah kebangsaan dari pendekatan peran TNI dan kewenangan sebagai instrumen pertahanan yang dicirikan oleh undang-undang sesuai kesepakatan bangsa.

Sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kekuasaan pertahanan keamanan merupakan wewenang pemerintah pusat. Namun yang dimaksud “perta-hanan” di sini adalah fungsi pe-nyelenggaraan operasional militer dalam rangka pertahanan nasional, sedangkan fungsi pembinaan potensi nasional yang pada dasarnya merupakan upaya pe-nyiapan ruang, alat dan kondisi juang merupakan fungsi peme- rintahan. Inilah yang dimasa lalu disebut fungsi pembinaan teritorial yang menjadi embanan tugas Apter TNI di daerah. Hal ini berarti pembinaan teritorial bukan lagi tugas Koter/Apter. Apakah dengan perubahan paradigma TNI ini berarti Koter/Apter tidak diperlukan sehingga perlu dibu-barkan? Untuk menjawab perta-nyaan ini perlu dikritisi dan dicermati situasi dan kondisi (sikon) serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap sikon tertentu. Apakah sekarang saat yang tepat TNI menanggalkan tugas Binter ?.

Mencermati sikon yang terjadi sekarang dimana konsep, tatanan dan arah reformasi di segala bidang yang amat diharapkan segera terwujud sepertinya “jauh panggang dari api”, demikian pula dengan upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan/kesempatan kerja belum menujukkan hasil yang memadai. Di lain pihak mentransfomasikan fungsi teritorial yang selama ini dilaksanakan Koter menjadi fungsi pemerintahan otonomi daerah yang dalam keadaan transisi pasti tidak mudah, karena menyangkut perubahan baik yang bersifat struktural maupun kultural, proses perubahan itu seyogyanya tidak berlangsung dalam pemisahan, namun harus dalam proses estafeta, bertahap dan gradual serta memperhatikan potensi lingkung-an dan kekuatan serta kemampuan daerah setempat.

Dasar pemikiran refungsionalisasi dan restrukturisasi teritorial itu sendiri didasarkan pada asum-si bahwa masyarakat Indonesia masa depan yang hendak kita bangun adalah masyarakat madani yang demokratis dan mo-dern. Dengan demikian perlu konsep yang matang melalui proses perencanaan yang terpadu dan komprehensif, mempertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Pengalihan fungsi Binter tidak selalu me-ngandung konsekwensi pembubaran Koter. Walaupun fungsi teritorial secara bertahap dialihkan kepada institusi fungsional, Koter masih diperlukan untuk menyelenggarakan fungsi pertahanan atau fungsi tentara, karena fungsi ini sesuai undang-undang tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan fungsi keamanan menjadi tanggung jawab Pemda.Visualisasi Koter di masa depan dan Koter sebagai aparat peme-rintah pusat di daerah untuk melaksanakan fungsi operasional militer sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu sebagai penindak dan penyangga awal serta pelatih rakyat, tanpa memiliki kewenangan langsung menjangkau masyarakat. Oleh karena itu, sesuai kewenangannya yang hanya dalam aspek operasional fungsi pertahanan, maka sesuai dengan doktrin, Koter tingkat terendah yang berkemampuan melaksanakan fungsi tersebut adalah Korem. Namun dalam im-plementasinya secara tuntas me-nyeluruh akan memakan waktu lama (diperkirakan 15 tahun). Sebagai konsekuensi pembubaran Koter, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan keberadaan Kantor Wilayah Dephan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, karena selama ini Kodam dan Kodim yang melaksanakan tugas dan fungsi Dephan di daerah. Hal ini merupakan masalah yang harus menjadi perhatian bersama semua komponen bangsa mengingat masalah pertahanan merupakan hal yang penting dan kompleks serta tanggung jawabdan kewenangan penyelenggaraannya berada di tangan peme-rintah pusat. Dalam hal ini Dep-han seyogyanya segera menindaklanjuti saran perlunya Kanwil Dephan dengan membentuk Pokja Pengkajian dan Pengembangan mengenai Kanwil Dephan di Daerah yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi NKRI di era reformasi dan otonomi daerah serta globalisasi. Kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial (Ipolek-sosbud) yang sedang mengalami ancaman, gangguan dan hambatan serta pengaruh globalisasi yang memungkinkan pengaruh asing terasa, semakin besar. Hal ini memperluas dan memperbesar bentuk dan spektrum anca-man dari luar. Dalam kondisi se-perti ini TNI dituntut tanggung jawabnya untuk secara bersama-sama komponen bangsa lainnya memantau, memelihara dan menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memelihara integritas nasional dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD ’45.

Kondisi Faktual di Masyarakat yang Berpengaruh.

Ada suara-suara sumbang dari kalangan tertentu di masyarakat yang tidak menghendaki lagi TNI berkiprah diluar tugas pokoknya selaku aparat pertahanan negara termasuk keberadaaan Koter yang menuntut dihapuskan. Alasannya, bermacam argumen antara lain keberadaan Koter akan menghambat demokratisasi, mengesankan ada nuansa mili-terisme di tengah-tengah masya-rakat, semua fungsi pemerintahan telah terbagi habis dan fungsi Binter merupakan fungsi peme-rintahan dan lain-lain. Semua itu sudah cukup memberikan alasan pembenaran bahwa TNI, sudah saatnya kembali ke “barak” dan meninggalkan peran fungsi lain diluar tugasnya selaku alat per-tahanan negara.

Kondisi Faktual Yang Memprihatinkan .

Kondisi geografi Nasional yang terdiri lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di lautan Nusantara, berada pada posisi silang diantara dua benua dan dua samudra, memungkinkan “musuh” masuk secara ilegal dengan mudah dari berbagai penjuru tanah air. Demikian juga para pencuri kekayaan laut kita bebas berkeliaran.

Kondisi demografi/penduduk yang semakin menumpuk di Pulau Jawa sebagai akibat remigrasi para transmigran yang terusir dari Aceh, Papua, Kalbar, Kalteng, Sulteng dan Maluku, terhambatnya program transmigrasi , bahkan yang terjadi semakin banyak pendatang dari luar Jawa yang menetap di Jawa. Hal ini memperlebar kesenjangan pemerataan penduduk di seluruh wilayah tanah air.

Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA), menunjukan gejala yang semakin mengkhawatirkan. Pencurian kayu besar-besaran di beberapa hutan lindung luar Jawa dan hutan produksi (mahoni, jati, pinus dan lain-lain) di Jawa bukan saja merugikan secara materil, tetapi juga menghancurkan kondisi lingkungan hidup dan ekosistem setempat. Eksploitasi sumber tambang emas secara liar merebak dimana-mana, tak ter-kendali. Sementara itu, para pe-tani penggarap tanah negara, merasa bebas untuk merambah tanah hutan lindung pada lereng-lereng bukit gunung yang menurut ketentuan lingkungan hidup tidak layak budi daya.

Kondisi Sosial di era reformasi ini ternyata tidak menjadi semakin baik bahkan sebaliknya yaitu :

Isu agama dan kesukuan yang dahulu dianggap bukan masalah, sekarang muncul lagi ke permukaan yang mengancam persatuan, kesatuan integritas nasional

Ideologi politik, ada indikasi di era reformasi ini untuk membangkitkan lagi partai komunis dan kelompok radikal/ekstrimis penganut agama tertentu berkeinginan me-nghidupkan lagi ideologi agama. Penolakan azas tunggal dalam Orpol, keberadaan partai politik yang sudah demikian banyak masih terus bertambah, namun masing-masing cenderung bukan memperjuangkan kepenti-ngan bersama melainkan kepentingan kelompoknya masing-masing. Akibatnya kesulitan yang dirasakan rakyat kurang mendapat perhatian.

Kondisi ekonomi nasional yang belum mengalami per-baikan yang berarti, harga sembako semakin meningkat, pengangguran yang semakin bertambah, telah mencuatkan angka kriminalitas yang semakin tinggi, semakin memperburuk kondisi Kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

Pengaruh budaya asing telah demikian merasuk kedalam perilaku kehidupan masyarakat khususnya kaum muda. Adat istiadat dan tatakrama warisan budaya leluhur serta kesenian tradisional berada dalam kondisi kritis diambang kepunahan. Semua itu terjadi akibat globalisasi informasi dan media masa khususnya TV yang sekarang penggunaannya demikian meluas dan bukan lagi dianggap barang mewah. Sayangnya pengelolanya kurang memiliki tanggung jawab moral untuk melestarikan budaya nasional. Sebaliknya, tayangan seni budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat dan moralitas ketimuran lebih dominan dapat kita saksikan.

Keberadaan Koter/Apter Masih Relevan dengan Kebutuh-an . Situasi kondisi krisis yang terjadi di masyarakat sangat memperihatinkan TNI. Atas da-sar itulah keberadaan Koter/Apter TNI di tengah-tengah masyarakat, masih mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagai prajurit rakyat dan prajurit pejuang yang sejak awal pendi-dikan sudah dibekali dan diindoktrinasi dengan :

Komitmen pentingnya menjalin persatuan dan kesatuan bangsa.

Menegakkan integritas NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

Prajurit yang bejuang bersama rakyat dan untuk rakyat.

TNI merasa terpanggil untuk tetap berada di tengah-tengah masyarakat guna mengawal, mengamankan dan menegakkan integritas negara dan bangsa.Dalam kondisi bangsa yang sedang dilanda krisis multi dimensi sangat naif pemikiran yang menghendaki TNI kembali ke “Barak” dan hanya mengurusi ancaman bersenjata musuh yang datang dari luar, seperti yang diinginkan sebagian kalangan masyarakat. Sebagai alat negara yang disiapkan menghadapi musuh dari luar, ada sebagian kecil kalangan yang merasa keberadaan Koter/Apter tidak diperlukan lagi di era reformasi ini. TNI memahami pendapat tersebut namun situasi transisi sekarang ini bukan saat yang tepat, TNI meninggalkan fungsi teritorialnya. Doktrin Hankamrata mensyaratkan TNI sebagai kekuatan inti yang ditopang kekuatan dasar rakyat terlatih, komponen cadangan dan komponen pendukung sarana prasarana. Hal tersebut mengisyaratkan ada hubungan yang erat, harmonis, sejiwa dan manunggal antara TNI dengan rakyat. Panglima Besar Jenderal Soedirman pernah menyatakan :” Tentara bukan merupakan satu golongan diluar masyarakat, bukan pula suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat, tetapi tidak lain dan tidak lebih adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu, seperti bagian-bagian lain yaitu : tani, buruh, dan lain-lain juga mempunyai tugas dan kewajiban tertentu ”.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Panglima Besar Soedirman, Jenderal Besar A.H. Nasution menyatakan : ”TNI bukan sekedar alat pemerintah sebagaimana yang berlaku di negara demokrasi Barat, bukan pula alat suatu partai sebagaimana yang ditentukan di negara komunis, apalagi semacam rejim militer yang mendominasi negara, TNI adalah alat perjuangan rakyat”. Kata-kata kedua Jende-ral Besar tersebut mengisyaratkan repleksi historis dan pan-dangan jauh ke depan, mewaspadai komitmen integritas dan keutuhan NKRI berdasarkan pancasila dan UUD 45. Memarginalkan TNI dari rakyat hanya akan memberikan peluang bagi musuh negara untuk “mengobok-obok” rakyat agar memusuhi negaranya dan sekaligus mencerai beraikan persatuan nasional. Kondisi demikian akan membuka kesempatan gerakan sparatisme meng-aktualisasikan diri dan me-ngembangkan kekuatannya. Bilamana hal ini terjadi resikonya sangat mahal, disintegrasi bang-sa. Pemikiran agar peran fungsi TNI “dilokalisir”dapat dipahami dari dua sisi :

Pertama adalah idealis sesuai profesionalisme militer, tanpa melihat faktor kesejarahan, doktrin Hankamrata dan lain-lain.

Kedua adalah pemikiran emo-sional yang dilandasi pengalaman traumatik represi militer di masa Orde Baru.

Kedua pemikiran ini harus disikapi TNI secara dewasa dengan kebesaran jiwa sesuai tuntutan reformasi. Dalam hal ini TNI sudah siap secara moral untuk me-nerimanya, namun demikian tanggung jawabnya selaku bayangkari negara tidak mau me-ngambil resiko meninggalkan ge-langgang (Koter) dalam kondisi negara/masyarakat yang sedang “sakit”.

Peran Koter Di Era Reformasi .

Seorang mantan Dandim di era reformasi berujar : sungguh tidak nyaman menjadi pejabat teritorial sekarang, apresiasi masyarakat jauh menurun dibanding dulu di era Orde Baru, itu hanya sepenggal kalimat yang terlontar dari seorang pelaku aparat teritorial. Tetapi memang demikian faktanya, setelah Koter tidak lagi terlibat mengenai urusan ke-amanan yang sekarang sepenuh-nya menjadi tanggung jawab Polri. Kantor-kantor Kodim dan Koramil pada umumnya sepi dari kunjungan tamu. Bagi seorang pejabat teritorial yang masih ter-obsesi masa lalu dapat dipahami kalau jabatan teritorial (Dandim dan Danramil) sekarang tidak lagi begitu menarik. Namun bagi seorang prajurit pejuang, justru sikon demikian akan menjadi suatu tantangan bagaimana Apter sekarang harus berkiprah, bagaimana harus menyikapi sikon yang sulit dan bekal kemampuan apa yang harus dimiliki agar dapat tampil serta kiprah perannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Beberapa hal yang harus diperhatikan menyangkut penampilan sikap, pengetahuan dan kemampuan/keterampilan adalah sebagai berikut :

Penampilan adalah cermin kepribadian . Kesan pertama seseorang terhadap diri kita adalah dari sosok penampilan, kemudian sikap, tutur kata dan sebagainya. Penampilan yang rapi, sikap yang sabar namun tegas, tutur kata yang ramah dan sopan santun da-lam berbicara memberikan kesan pertama yang baik dan citra diri positif yang akan mengundang apresiasi masya-rakat terhadap seseorang pejabat teritorial. Untuk memper-oleh penampilan yang baik ini tidak sulit yang penting ada kemauan kerena TNI sudah memiliki pedoman Sapta-marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. Sikap yang “korek”, sabar namun tegas, perhatian, tidak ragu-ragu serta “tanggap, tanggon dan trengginas” dalam meng-hadapi setiap persoalan akan memberikan “credit point” yang bagus. Bilamana ketiga pedoman hidup TNI di atas dapat diimplementasikan da-lam perilaku sehari-hari, di-sertai sikap yang baik, maka ia bukan saja dapat diterima kehadirannya, tetapi akan menjadikannya sosok prajurit teladan.

Pengetahuan.  Pengetahuan yang luas terutama menyangkut bidang dan medan tugasnya akan memperluas wawasan dan cakrawala berfikir se-orang Apter. Dengan itu, seorang Apter akan dapat bertindak proaktif dan antisipatif serta memberikan ide-ide atau konsep pemecahan masalah atau pemberdayaan potensi masyarakat kepada Pemda, Instansi Fungsional dan pihak-pihak lainnya secara tepat dengan penuh percaya diri. Sehingga dia juga tidak gentar untuk berdebat dengan siapa saja.

Pengamat dan Pendengar yang baik . Seorang Apter di era reformasi dituntut banyak bergerak mengamati situasi, jadi pendengar yang baik untuk menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat dan menyalurkan serta membicarakannya dengan pihak terkait. Sehari-hari bila perlu dapat terjun di tengah-tengah komunitas rakyat miskin de-ngan cara menyamar. Hal ini penting, karena komunitas miskin ini sering menjadi obyek binaan gerakan separatis dan kelompok ekstrimis (Ekki, Ekka dan Ekla). De-ngan menjadi seorang pengamat dan pendengar yang baik, seorang pejabat/Apter akan mengetahui hakekat permasalahan yang terjadi di da-erahnya. Dengan pemahaman yang akurat atas latar belakang masalah, maka ia akan dapat memberikan alternatif solusi masalah yang tepat.

Memahami Bidang Hukum.  HAM dan Lingkungan Hidup. Di era reformasi, penegakan hukum hak azasi manusia/HAM dan lingkungan hidup merupakan tuntutan yang mengemuka. Oleh karena itu seorang pejabat/Apter harus memahami ketiga bidang tersebut diatas.

Hukum . Untuk menghindari agar tidak bertindak diluar kewenangannya dan menyika-pi segala persoalan yang terjadi dari sudut pandang hukum, maka ia harus “melek” hukum dan “concern” mene-gakkannya.

HAM . Untuk menghindari agar ia tidak dituduh melanggar HAM dalam tindakannya dan dapat menilai peristiwa pelanggaran HAM, maka ia harus paham kaidah-kaidah HAM.

Lingkungan Hidup . Pemahaman aspek lingkungan hi-dup perlu dimiliki oleh seorang pejabat/Apter. Karena lingkungan hidup merupakan ruang tempat manusia berki-prah dan mencari nafkah se-panjang hidup ia tinggal di si-tu. Oleh karena itu setiap orang harus memahami dan sadar atas pentingnya upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam pengertian “pelestarian lingkungan hidup” mengan-dung makna, tidak mengeks-ploitasinya secara berlebihan dan dilakukan dengan cara yang benar, tidak mengotori-nya, menjaga keseimbangan komunitas manusia, flora, fauna yang ada di suatu lingkungan.

Keterampilan . Yang dimaksud adalah bagaimana se-orang Apter trampil menilai dan menyimpulkan masalah yang terjadi, kemudian mengkoordinasikannya dan membicarakannya dengan institusi yang tepat guna mendapatkan cara pemecahan masalah yang paling tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Pendekatan yang perlu dikedepankan . Seorang pejabat/Apter di era reformasi sebaiknya memiliki komitmen untuk berpegang pada bebe-rapa pendekatan dalam melaksanakan tugasnya.

Pedekatan hukum . Penegak-kan hukum merupakan satu pesan reformasi yang harus ditegakkan karena selama hukum dapat dipermainkan atau “dibeli” oleh kalangan yang mampu, maka keadilan tak dapat ditegakkan.

Kenyataan sekarang “hukum ibarat golok, tajam ke bawah sedangkan ke atas tumpul”, (istilah KH Zainuddin MZ).

Pendekatan kerja sama . Di era reformasi, agar disadari bahwa TNI sudah mengakui bahwa fungsi Binter adalah fungsi pemerintahan. Dengan demikian yang bertanggung jawab adalah institusi/dinas pemerintahan daerah. Tugas seorang pejabat/Apter peran sertanya semata-mata untuk mengkoordinasikan dan mendorong berjalannya fungsi masing-masing lembaga fungsional.

Pendekatan Proaktif . Peru-bahan kesibukan di satter-satter yang cenderung menurun harus disikapi secara pro-aktif (jemput bola). Buka ma-ta, buka telinga, baca aspirasi publik, kumpulkan informasi, analisa, simpulkan dan koordinasikan. Itulah langkah-langkah pemecahan masalah yang proaktif. Tidak me-nunggu diundang dan tidak perlu sering mengundang. Karena sekarang dalam hal Binter, Koter bukan pelaku utama lagi.

Pendekatan Komunikasi . Sekarang sarana komunikasi sangat beragam mulai dari penggunaan caraka, kentong-an, telepon, radio sampai de-ngan teleconfren. Semua dapat digunakan dan dipilih sesuai derajat kepentingannya. Dengan sering berkomunikasi berarti juga berkoordinasi sehingga terjalin hubungan yang “familiar” dengan ins-tansi fungsional.

Peran Lembaga/Instansi Pembina. Beberapa instansi pembina Koter/Apter secara hi-rarki mulai dari tingkat paling atas adalah Ster TNI, dibawahnya ada Ster TNI-AD. Selain itu ada Pusat Teritorial TNI-AD (Pusterad) dan di lingkungan pendidikan ada Pusdikter. Ster TNI dan Ster-ad adalah instansi yang me-miliki kewenangan fungsi pembinaan Koter/Apter yang mengeluarkan kebijakan strategis. Kebijakan-kebijakan itu dijabarkan lebih lanjut oleh Pusterad dalam bentuk antara lain buku-buku petunjuk operasional sebagai pedoman Apter di lapangan dan pedoman bahan ajaran di lembaga-lembaga pendidikan TNI.

Sehubungan dengan perubahan paradigma TNI di bidang teritorial telah menjadikan bahan kajian bagi lembaga teritorial dan lembaga pendidikan tertinggi TNI, untuk menyikapi bagaimana kiprah Koter/Apter pada era reformasi atau situasi transisi yang sedang krisis sekarang ini. Institusi yang berwenang dan bertanggung jawab mengkaji dan memproduksi pedoman teknis/bujuknis teritorial adalah Puster-ad, dituntut untuk mengkaji u-lang dan merevisi pedoman bujukter yang sudah tidak sesuai lagi dan membuat bujukter baru yang sesuai dengan tuntutan reformasi/paradigma baru TNI. Pengkajian itu mencakup perbedaan antar wilayah dan karakter/tipologi daerah bagian ini menjadi bahan masukan dalam penataan kembali organisasi Koter yang didasarkan pada tipologi daerah masing-masing. Kinerja instansi Binter TNI diharapkan tidak menjadi surut atau mengendor hanya karena Binter telah disepakati bukan lagi tugas pokok TNI. Dukungan rakyat yang masih ada dan oknum-oknum yang menghendaki Koter dibubarkan justru harus dijadikan pemicu dan pemacu upaya Binter oleh semua Strata Institusi Teritorial TNI. Dalam situasi-kondisi masyarakat yang sedang resah karena krisis berkepanjangan, pa-ra Apter diharapkan dapat memberikan gagasan yang tepat guna memecahkan masalah sekaligus mencegah gejolak sosial yang mengarah disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu Apter sekarang harus terdiri dari SDM muda berkualitas, berdedikasi, memi-liki bekal pengetahuan dan ke-terampilan serta wawasan kebangsaan yang kuat. Dalam hal ini Kasad, Jenderal Ryamizard R. pernah mengingatkan “Jangan jadikan Binter sebagai kelinci percobaan, karena bisa menghancurkan negara kita”. Di era oto-nomi daerah, dimana tumpuan utama otonomi berada didaerah Kabupaten/Kota, setiap Kodim dituntut untuk memahami karakteristik daerahnya dan menyusun pedoman khusus bagi para Apter setempat agar dapat menyikapi kekhususan-kekhususan yang menyangkut adat istiadat, pan-tangan, tradisi dan lain-lain. Dengan berbekal pedoman/bu-jukter khusus ini diharapkan Apter berperilaku yang “pas” dan tidak menyimpang.

Penutup.

Sesuai konsep “Strategi Difensif Aktif” dalam Doktrin Hankamrata, bahwa bilamana TNI ber-tempur menghadapi agresi mu-suh di dalam wilayah teritorial NKRI, bahu membahu bersama rakyat. Untuk membangun kesatuan kekuatan yang solid, kemanunggalan TNI-rakyat harus tetap dibina, karena Doktrin Han-kamrata hingga saat ini masih sesuai dengan situasi kondisi yang berlaku dan keterbatasan kemampuan TNI. Dilihat dari sudut pandang konsep Doktrin Hankamrata ini, sesungguhnya tidak salah tentara ada di tengah-tengah masyarakat karena ia punya tugas melatih rakyat, keberadaan Koter-pun urgensinya masih relevan. Demikian sekilas Aktualisasi Peran Koter/Apter di Era Reformasi yang diharapkan, semoga bermanfaat.

Oleh : Kolonel Ctp Drs. Umar S. Tarmansyah, Puslitbang SDM Balitbang Dephan

Comments

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.